
"Pergantian itu kan bukan barang haram, sesuai mekanisme partai," katanya.
Sebagai perpanjangan tangan partai di DPRD Sumut, struktur kepengurusan Fraksi menurutnya tidak memiliki masa periodisasi. Degan demikian, pengurus tingkat DPD sewaktu-waktu bisa mengganti struktur tersebut bila dianggap perlu.
"Tidak ada batas periodenya," ujarnya.
Dirinya berharap rekan-rekannya yang berbeda pendapat, bisa kembali bersatu dalam setiap pengambilan keputusan di fraksi. Ia pun mencontohkan seperti sikap yang ditunjukkan oleh salah satu rekannya yang juga berbeda pilihan soal konflik Golkar di pusat dan mendukung Agung Laksono. Tetapi ketika dihadapkan pada keputusan fraksi dalam pernyataan sikap terhadap interpelasi, tetap patuh.
"Saya berharap kawan-kawan yang berbeda bisa bersatu kembali untuk kepentingan Golkar (di fraksi). Jadi tidak masalah, seperti salah satu anggota fraksi, dia berbeda sikap (soal partai), tetapi didalam sikapnya tetap mengikuti (keputusan) fraksi Golkar. Saya tidak mau bicara (konflik) itu. Yang saya tahu Golkar satu. Kalaupun ada dualisme, itu dipusat. Jadi walau pemerintah memutuskan final, kita siap dan patuh terhadap partai Golkar," demikian Indra Alamsyah.[rgu]
KOMENTAR ANDA