Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut transparan menjelaskan semua hal terkait keamanan data Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu."KPU harus bisa jelaskan dan panggil Akbar Faisal dan Luhut Panjaitan," tegas pengamat politik asal lingkar madani (LIMA) Ray Rangkuti dalam keterangannya yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (14/4).
Ray mengatakan, ia bersama beberapa aktivis seperti Jeiry Sumampow, Roy Salam dan Apung Widadi sudah mendatangi komisioner KPU.
Transparasi dari KPU penting dinilainya untuk mengungkap kabar penyedotan data Pemilu dengan alat IT yang disebut-sebut milik Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat kepala Kantor Staf Kepresidenan. Dugaan kecurangan Pilpres yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif juga bisa dibongkar.
Ray pun mengkritik pernyataan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay yang mengklaim hasil akhir Pemilu tidak berpengaruh jika terjadi peretasan sistem IT KPU.
Menurut Ray, apa yang disampaikan Hadar itu benar karena perhitungan suara dilakukan secara manual. Namun, Hadar lupa bahwa kabar yang beredar belakangan ini sebagaimana isi pesan singkat (SMS) politisi Partai Nasdem Akbar Faizal yang bocor ke publik adalah masalah penyedotan data KPU, bukan terkait peretasan.
"Sekarang yang penting, supaya semua jadi jelas dan tidak terucap fitnah, KPU harus panggil dua orang itu," jelasnya.
Jika kabar itu benar adanya, Ray mencermati, penyedotan data KPU pasti dilakukan secara hati-hati, tidak sembarangan, dan melibatkan kerja-kerja intelijen. Sehingga diperlukan komando yang efektif, sistematis dan masif demi mempengaruhi hasil akhir Pemilu.
"pengakuan Akbar jangan dianggap main-main. Itu pengakuan resmi dari salah satu timses yg sangat dekat dengan Jokowi-JK," pungkas Ray.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA