Niat pemerintah untuk memindahkan pasar tradisional sebagai upaya perbaikan dan penataan kota acap kali mendatangkan permasalahan lain.
Para pedagang sering mendapati dirinya sebagai korban kebijakan. Akibatnya, protes dan perlawanan pun dilakukan untuk membatalkan kebijakan pemerintah itu.
Menurut politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN), Abdullah Rasyid, mestinya kesalahpahaman komunikasi itu tidak perlu terjadi bila saja pemerintah tanggap dan mau memahami apa yang diharapkan pedagang.
"Relokasi sering dilakukan ke tempat yang jauh. Sehingga sering sepi pengunjung. Hal itu tentu merugikan pedagang. Akhirnya pasar yang sudah dibangun dan disediakan sebagai tempat usaha baru itu ditinggalkan pedagang," ujar anak Medan yang sempat menjadi staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian ini kepada MedanBagus.Com, Senin (13/4).
Menurut pengagas "Gerakan Bangga Medan" ini, bila Pemerintah Kota Medan menyediakan banyak waktu untuk melakukan pendekatan dan mampu menjelaskan nilai plus yang akan di dapat serta menjamin usaha pedagang, maka kericuhan yang kerap terjadi saat relokasi bisa diredam.
"Pemerintah harus duduk bersama pedagang mencari solusi yang lebih baik. Kalaupun harus relokasi, harus ada kesepakatan tempat baru yang memang tidak terlalu jauh dan terjangkau," ujar dia. [hta]
KOMENTAR ANDA