Kontrak Ideologis PDIP dan Jokowi Kini Sudah Sangat Jelas

Kongres IV ternyata sangat penting bagi PDI Perjuangan. Sebab Kongres ini memperlihatkan posisi dan sikap terhadap pemerintah, setelah 10 tahun menjadi partai oposisi.

Di antara keputusan yang dibacakan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diantaranya berisi: PDI Perjuangan bertekad menjadi kekuatan politik nasional yang berjuang bersama rakyat untuk memastikan, mengawal, mengarahkan, mengawasi dan mengamankan kerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla agar satu arah, satu gerak langkah, satu nafas dengan Pancasila 1 Juni 1945, dan berpijak pada konstitusi UUD 1945, serta memilih jalan Trisakti.

"Bagi saya sebagai kader keputusan tersebut menghapuskan kegamangan sikap atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, meski berasal dan diusung oleh PDI Perjuangan," kata politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka beberapa saat lalu (Sabtu, 11/4).

PDI Perjuangan, lanjut Rieke,  tegas menyatakan keberpihakan yang tetap ada dan bersama rakyat dalam mendorong dan menyikapi kebijakan serta program kerja yg dilahirkan pemerintah. Jadi, tak ada keraguan, batasan, landasan, kompas bagi kader PDI Perjuangan jelas yaitu Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, Trisakti. Termasuk dalam hal kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kedaulatan moneter, harus sesuai dengan tiga hal tersebut.

"Itulah kontrak politik ideologis yang sebenarnya antara PDI Perjuangan dengan Jokowi saat Jokowi sebagai kader diputuskan untuk diusung sebagai  calon presiden," demikian Rieke. [hta/rmol]