Konflik internal Partai Golkar terus memanas. Bahkan, konflik antara kubu Aburizal Bakrie alias Ical dan Agung Laksono (AL) itu meluas hingga ke Sumatera Utara (Sumut).Ketua DPD Golkar Sumut kubu Ical, Ajib Shah, menentang keras rencana pertemuan Ketum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, dengan para plt ketua DPD tingkat II se-Sumut, di Hotel Tiara, Medan, hari ini (Sabtu, 11/4).
Mengetahui hal itu, Ketua Plt DPD Sumatera Utara, Leo Nababan langsung mengecamnya. "Sebagai apa Ajib Shah menyerukan hal itu, ketua Plt itu saya. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan polda dan kami tunjukkan SK Menteri, mereka taat hukum kok. Masa kader Golkar tidak taat azas, hukum dan aturan," kata Leo Nababan.
Leo tekankan, Ajib harus taat azas, hukum serta aturan. Itupun kalau dia masih merasa sebagai kader Partai Golkar. "Saya peringatkan bung Ajib agar lebih berhati-hati karena anda masih ketua DPRD Sumut maka kami hargai itu," ancam Leo.
Dijelaskan Leo, kedatangan Ketua umum partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono untuk urusan internal. Apabila ada perbedaan pendapat hendaknya dibicarakan dengan baik sesama partai Golkar. "Anda (Ajib) kalau berbeda pendapat kami hargai, silakan tetap dukung ARB mari kita lihat ujungnya nanti saya yang terlempar atau Anda yang terlempar," kecamnya.
Leo yang juga ketua DPP bidang Informasi, komunikasi dan penggalangan opini ini menjelaskan, putusan sela PTUN hanya terkait antara Menkumham dengan ARB, bukan dengan Agung Laksono. "Pak Agung hanya pihak yang diintervensi, jadi dia tidak ikut-ikut dalam putusan sela itu. Jadi sebelum ada pembatalan SK dari Menkumham, masih tetap berlaku SK itu," paparnya.
Selain itu, lanjut Leo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah menyatakan bahwa SK itu final dan mengikat. "Sebelum ada keputusan tetap atau sudah ada keputusan berkekuatan tetap (inkrach) SK menkumhan tetap berlaku. Apalagi Menkumhan juga sudah menyatakan tidak akan keluarkan surat mengenai pembatalan SK itu sebelum ada putusan PTUN tetap," ungkapnya.
Jika tetap ada perlawanan dari daerah, kata Leo, maka dapat diambil tindakan tegas karena tidak patuh dengan Azas, hukum dan aturan yang berlaku. "Saya berharap jangan membuat pak Agung dan pengurus lain untuk memberikan SP1 dan merecall dari DPRD kepada anda (Ajib)," tegasnya.
Leo tak mempermasalahkan usaha penjagaan kantor DPD Sumatera utara. Dia meminta supaya tidak melakukan hal yang konyol. "Silakan tinggal dikantor itu, kantor kami ada. Silakan pertahankan, kita lihat siapa yang malu pada akhirnya masyarakat Sumatera Utara akan melihat itu," ujarnya.
Sebelumnya Ajib Shah menilai, apa yang dilakukan pihak Agung Laksono adalah tindakan premanisme untuk mencapai keinginan. Pasalnya, meskipun Menkumham sudah mengesahkan kepengurusan DPP kubu Agung, namun dengan keluarnya putusan sela dari PTUN Jakarta, maka Agung cs belum boleh melakukan kegiatan-kegiatan stratgeis, termasuk mengangkat Plt kepengurusan partai di daerah. "Di sini sangat jelas, kita melihat adanya gaya-gaya premanisme untuk mencapai keinginannya," ujar Ajib didampingi sejumlah pengurus lainnya seperti Jimmy Ong (Bendahara), Indra Alamsyah dan Muchrid (Wakil Ketua), serta Hardi Mulyono, dalam konferensi pers digelar di Sekretariat DPD Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Kamis (9/4).
Ajib Shah menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada seluruh pengurus Golkar, baik di DPD provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut, kader dan Ormas, untuk tidak menghadiri acara yang dihadiri Agung Laksono di Medan, besok. "Kita minta pengurus provinsi hingga kabupaten/kota, anggota dewan dan kader untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kelompok tertentu. Kita taat hukum dan sampai hari ini belum diputuskan (pengurus DPP yang sah). Oleh karenanya kami masih komit dengan (hasil) Munas Bali," tegasnya.
Ajib juga menegaskan jika pihaknya akan mempertahankan kantor/sekretariat DPD Partai Golkar Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim. Begitu juga dengan keberadaan kantor DPD Golkar di seluruh kabupaten/kota se-Sumut, akan tetap dipertahakna, jangan sampai diambil alih oleh pihak lain. "Ini malam, pertahankan kantor. Jadi jangan coba merebut kantor-kantor Golkar di seluruh Sumut," katanya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA