Kisruh karena dualisme kepengurusan yang terjadi pada beberapa partai politik masih terus berlanjut hingga saat ini. Bagi jajaran KPU RI hingga KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota sendiri kondisi ini masih dikhawatirkan berdampak pada proses pencalonan bakal calon kepala daerah di Pilkada 2015 yang tahapannya segera dimulai."Kami yakin kalau tidak selesai maka ini akan berdampak hingga ke tahapan pilkada khususnya saat pencalonan," kata Komisioner KPU Medan, Pandapotan Tamba, Kamis (9/4/2015).
Pandapotan menambahkan, sejauh ini mereka belum menerima adanya petunjuk teknis untuk mengatasi persoalan ini dari KPU RI. Oleh karena itu, mereka masih menjadikan UU no 2 tahun 2011 tentang partai politik sebagai patokan untuk menentukan kepengurusan partai politik yang sah.
"Disana disebutkan partai politik harus terdaftar di Kemenkumham agar menjadi badan hukum partai politik peserta pemilu," ungkapnya.
Diketahui dua partai politik masih terlibat kisruh dualisme kepengurusan yakni Golkar dan PPP. Kisruh pada keduanya masih berlangsung pada proses hukum.[rgu]
.jpeg)
KOMENTAR ANDA