Anggaran pelatihan dan sertifikasi camat dan lurah se Kota Medan yang ditampung dalam APBD 2015 mencapai Rp 25 miliar. Hal ini disampaikan Kepala Diklat Pemko Medan Fahruddin Harahap dalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawabn) Kantor Diklat Kota Medan, di Ruang Banggar DPRD Medan, Senin (6/4/2015). Ia mengatakan, anggaran tersebut akan disampaikan dalam P-APBD 2015."Untuk 2014 kita kerjasama dengan USU. Kita seminarkan di depan seluruh SKPD. Dan pada saat itu direkomendasikan berbagai jenis diklat," katanya.
Ia menjelaskan materi premium program Diklat yang sangat mendasar adalah pengelolaan keuangan daerah. Diklat bendahara sangat penting sebab banyaknya temuan, sehingga bendahara harus lulus sertifikasi. Saat ini, kata Fahrudin, yang lulus sertifikasi di 2014, hampir semua telah diberdayakan.
"Mereka saat ini sudah diberdayakan," ujarnya.
Anggota DPRD Kota Medan yang hadir dalam rapat tersebut tidak membantah perlunya pelaksanaan diklat tersebut. Secara khusus mereka meminta agar pelatihan tersebut benar-benar membuat jajaran camat se Kota Medan mengerti SOP penanganan masalah yang muncul di Medan seperti masalah pertanahan. Sebab, masalah pertanahan merupakan persoalan yang tidak kunjung selesai di Kota Medan.
"Jika mereka sudah paham prosedurnya, akan mudah melihat mana tanah yang berpotensi konflik, dan bagaimana menyelesaikan konfliknya," ujar Ketua Komisi A DPRD Medan, Ratna Sitepu.
Dalam laporan tersebut, Ratna juga mengkritik minimnya peserta diklat tidak lulus, sehingga anggaran yang ditanggung menjadi mubazir.
"Misalnya Diklat pengadaan barang dan jasa 300 juta dan dari 88 orang yg lulus 33 orang. Itu sangat sayang anggarannya. Kenapa tidak melatih aparatur yang lebih mumpuni, sehingga tidak sia-sia anggarannya," sebutnya lagi.
Untuk penghematan, program diklat ini sendiri diusulkan agar dilakukan di Pemko Medan sendiri dengan mendirikan balai diklat. Sebab, pelaksanaan diklat yang mengandalkan gedung-gedung pertemuan maupun hotel dinilai sangat mahal.[rgu]
KOMENTAR ANDA