Pemblokiran yang dilakukan BNPT terhadap sejumlah media online yang ditengarai menyebarkan paham radikalisme adalah sebuah kejahatan demokrasi. Pasalnya, pemblokiran itu sangat subjektif tak disertai dengan pembuktian.Hal itu disampaikan politi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdullah Rasyid kepada MedanBagus.Com, Jumat (3/4).
"Ini adalah kejahatan demokrasi. Pemerintah harus bisa buktikan tuduhan-tuduhan itu. Harus ada kejelasan tentang siapa yang menghasut dan siapa yang dihasut," ujar anak Medan ini.
Selain itu menurut Rasyid, dia khawatir tindakan pemblokiran ini ditunggangi dan dipesan oleh kelompok-kelompok islamfobia."Tindakan BNPT ini juga membuat saya khawatir, jangan-jangan ada pesanan dari kelompok islamfobia," ujar dia.
Rasyid juga menegaskan, upaya pemblokiran semacam ini hanya menunjukkan ketakutan pemerintah terhadap sikap dan pemikiran kritis rakyat.
"Beginilah cara pelampiasan Pemerintah yang membungkam pemikiran-pemikiran kritis," kata dia.
Rasyid juga mengatakan, mestinya, ada kajian yang dilakukan bersama dengan Dewan Pers mengenai rencana penutupan situs media yang masuk kategori provokasi.
"Jika ini menyangkut media, mestinya ada aturan yang dikordinasikan dengan Dewan Pers," tambah pria yang sudah resmi maju sebagai bakal calon walikota Medan pada Pilkada 2015 ini. [hta]
KOMENTAR ANDA