Politisi PDIP Effendi Simbolon mengaku akan mendapatkan banyak hikmah jika hak angket tentang pengelolaan minyak dan gas serta minerba digulirkan di Komisi VII DPR RI.Salah satunya adalah terkuaknya presiden dan kabinetnya yang membuat kebijakan melanggar hukum. Diantara kebijakan itu adalah soal harga BBM yang diserahkan kepada pasar.
"Kebijakan Jokowi ini pragmatis dan melanggar UU. Nanti ketahuan ada permainan keluarga Rini Sumarno (Menteri BUMN) disana dengan badan usaha miliknya, bukan Badan Usaha Milik Negara lagi," kata Effendi saat diskusi Front Page RMOL bertajuk 'Bongkar Mafia Migas' di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
Jokowi dan kabinetnya boleh sesumbar jika memang saat ini sudah tidak ada subsidi lagi. Tapi Effendi meminta Jokowi dan jajarannya sadar belanjar per barrel minyak adalah dari uang APBN yang notabene adalah uang rakyat.
"Lalu seenaknya dia mau bilang harga jual BBM sesuai harga pasar. Mahkamah Konstitusi saja melarang. UU neolib itu. Yang nikmati yang orang asing. UU listrik, gas, migas itu semua orang asing yang nikmatin," ujar anggota DPR ini.
Jika angket digulirkan, sambung Effendi, publik juga makin mengetahui jika Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Wapres Jusuf Kalla tidak mengerti esensi negara ini.
"Dengan menyerahkan pada pasar, artinya negara ambil keuntungan dari rakyatnya sendiri. Ini kan sudah gila. Hanya karena ambisi kartu sakti Jokowi malah lepas ke pasar. JK, Sofyan Djalil, Rini dan Jokowi ngerti nggak sih esensi negara?" ketus Effendi. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA