Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan uang panjar mobil pejabat negara dari Rp 116,6 juta menjadi Rp 210,9 juta menuai protes.Pasalnya, kebijakan itu sangat kontradiksi dengan keadaan rakyat yang semakin tercekik. Mulai dari kebutuhan pokok yang semakin mahal, sampai kenaikan harga bbm, tarif dasar listrik, tiket kereta api, dan gas LPG.
Dengan kondisi ini, pemerintah seakan-akan terlihat lebih mementingkan kesejahteraan pejabat ketimbang rakyatnya.
"Kondisi negara di era Jokowi sangat mengkhawatirkan, sebab saat ini rakyat yang mensubsidi negara bukan negara mensubsidi rakyat," kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, Kamis (2/4).
Ia mengaku, kebijakan pengalihan subsidi hanya menghasilkan kesenangan untuk para pejabat dan penderitaan untuk rakyat. Kata Panji, ini adalah bukti nyata Jokowi-JK telah mengkhianati amanah rakyat.
Oleh karena itu, sebaiknya Jokowi-JK segera menyadari kesalahannya sebelum terlambat. Sebab, jika kondisi negara semakin memburuk, dan pemerintah hanya diam dikhawatirkan timbul kemarahan rakyat.
"Jangan salahkan bila rakyat nanti bergerak serentak untuk mencabut mandat Presiden RI dari tangan Jokowi," demikian Panji. [ben/ rmol]
KOMENTAR ANDA