Politik adu domba atau pecah belah ternyata menjadi tread mark Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan saat ini. Politik adu domba tidak saja dilakukan Joko Widodo terhadap institusi negara, tapi juga dilakukan terhadap institusi partai politik yang merupakan salah satu pilar demokrasi."Tindakan-tindakan premanisme dipertontonkan dan dilegalkan," ujar Jurubicara ProDem Iwan Sumule seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/3).
Ironinya, tindakan-tindakan premanisme dan pemaksaan kehendak turut dilakukan dan dipertontonkan oleh aparatur negara maupun elit politik yang seharusnya memberikan pendidikan politik kepada rakyat, tentang nilai-nilai keberadaban dan kearifan sebagai bangsa yang beradab dan bermoral.
"Nilai-nilai sebagai bangsa yang beradab dan bermoral, benar-benar telah disirnakan dan dimusnahkan di era kepemimpinan Joko Widodo ini. Apakah ini sebagai hasil perwujudan 'Revolusi Mental' yang didengung-dengungkan oleh Joko Widodo?" sebut Iwan Sumule bertanya.
Kebodohan-kebodohan dalam menjalankan pemerintahan, sambung dia, satu persatu tampak dan tak lagi dapat disembunyikan. Naik turunnya harga BBM menunjukan Joko Widodo tak memiliki konsep dan perencanaan dalam menjalankan pemerintahan.
Menyerahkan harga BBM sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tentu tak bisa menghindarkan harga BBM yang akan naik turun sesuai harga pasar. Aturan-aturan dalam bernegara dan Undang Undang satu persatu dilanggar. Nawacita dan Trisakti pun sirnah. Hanya menjadi slogan belaka.
"Tak ada pilihan lain, jika keberlangsungan kepemimpinan Joko Widodo terus dibiarkan, bangsa dan negara ini hanya akan tinggal prasasti. Lengserkan Joko Widodo!" tukas Iwan Sumule. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA