Ratusan warga yang menamakan diri Forum Masyarakat Peduli Sumatera Utara (FORMAD Sumut) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka mengkritik pemerintahan provinsi Sumatera Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
"Bahwa selama Gatot Pujo Nugroho memimpin sebagai Gubernur, tidak bisa memberikan pembangunan yang berkeadilan, tidak bisa mejalankan tata pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih," demikian disampaikan orator, OK Azhari, Selasa (24/3/2015).
Dalam statemen mereka, mereka juga meminta Gubernur mempertanggungjawabkan berbagai dana pemerintahan yang diduga diselewengkan oleh Gatot untuk kepentingan pribadinya. Diantaranya, bantuan hibah Rp 5 miliar untuk pembangunan asrama mahasiswa di Kairo, Mesir pada tahun 2011, kemudian pembayaran hutang kepada pihak ketiga lebih dari 265 miliar yang diambil dari APBD 2015 yang terindikasi adanya persekongkolan antara Gubernur dan kroni politik serta pengusaha. Kemudian pembengkakan dana BDB tahun 2013 yang proses pengesahannya tidak dengan prosedur yang benar dimana telah disahkan oleh DPRD Sumut sebesar Rp 1,5 triliun namun realisasi dilapangan mencapari Rp 2,6 triliun.
Atas beberapa kondisi tersebut mereka meminta agar Gatot mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Sumut.
"Atas dasar etika dan moral serta penegakan hukum, kami meminta agar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Utara," ujarnya.
Dalam aksi ini massa yang sebagian besar membawa sejumlah spanduk yang menyindir gubernur bertuliskan "Perbanyak PAD,Jangan Perbanyak Istri".
Aksi unjuk rasa ini diterima di DPRD Sumut oleh Ketua DPRD Sumut Ajib Shah. 10 orang perwakilan pengunjuk rasa diminta menyampaikan tuntutannya didalam ruang kerja Ajib Shah.[rgu]
KOMENTAR ANDA