
Pimpinan Bawaslu Sumut bidang pengawasan, Aulia Andri mengatakan, himbauan ini mereka sampaikan mengingat daerah-daerah tersebut belum mencantumkan anggaran Pilkada saat penyusunan R-APBD 2015 pada tahun 2014 yang lalu. Dimana saat itu, daerah mereka belum dinyatakan menggelar pilkada pada akhir tahun 2015 ini.
"Kita hanya mengantisipasi saja, karena daerah mereka diputuskan ikut menggelar pilkada setelah tahun 2015. Jadi kemungkinan pada saat penyusunan RAPBD, anggaran pilkada belum masuk," katanya Minggu, (22/3/2015).
Aulia menjelaskan, perhatian dari pemerintah kabupaten/kota pada 9 daerah tersebut sangat penting untuk kelancaran tugas pengawasan Pilkada. Mengingat, tahapan pilkada akan dimulai pada April 2015 sehingga pengawasannya harus sudah berjalan.
"Penganggaran itu kewajuban sesuai undang-undang. Kecepatan penganggaran itu sangat dibutuhkan sehingga ketika Panwaslu terbentuk, maka mereka sudah langsung bisa berkoordinasi dengan Pemko/pemkab," jelasnya.
Pilkada serentak seuai amanat UU Pilkada nomor 1 tahun 2015 akan diselenggarakan pada Desember 2015 mendatang. Berdasarkan draf tahapan, jadwal, dan program Pilkada, tahapan awal yang akan digelar yakni pembentukan PPK/PPS oleh jajaran KPU. Proses ini sendiri sudah langsung diawasi oleh Panwaslu.[rgu]
KOMENTAR ANDA