Dua kelompok pengunjuk rasa yang menamakan diri Pergerakan Mahasiswa Tangkap Komplotan Koruptor (Permata KPK) dan gelombang kedua massa dari Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sumatera Utara. Mereka mendesak seluruh anggota dewan segera merealisasikan hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho terkait berbagai persoalan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam kurun waktu 2013-2014."Meminta DPRD Sumut tidak menunda-nunda hak konstitusi dewan, mengenai interpelasi kepada gubernur," teriak Koordinator Lapangan HIMMAH Sumut Abdul Rajak Nasution, Rabu (18/3/2015).
Sementara itu, Ketua Umum Permata KPK Ahmad Syafii dalam orasinya menyampaikan hak interpelasi dari DPRD Sumut tersebut akan membuka dengan jelas berbagai masalah yang membuat banyaknya masalah dalam pengelolaan keuangan Pemprovsu dibawah kepemimpinan Gatot. Persoalan-persoalan tersebut seperti hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Provsu tahun 2013, adanya kesalahan dalam menetapkan asumsi PAD dan dugaan pekanggaran terhadap Keputusan Mendagri nomor 900-3673/2014 tentang evaluasi Ranperda SUmut tentang P-APBD 2914.
"Kita ingin mengetahui kemana saja penggunaan uang rakyat," ketusnya.
Aksi unjuk rasa ini diterima oleh anggota Fraksi Golkar, Muchrid Nasution. Ia mengaku akan menyampaikan aspirasi para pengunjuk rasa tersebut kepada pimpinan dewan. Ia menjelaskan, saat ini DPRD Sumut sedang dalam masa reses, sehingga pembahasan lanjutan mengenai usulan hak interpelasi akan dilanjutkan setelah masa reses usai.
"Interpelasi ini sudah sampai ke pimpinan. Tidak ada menghalang-halangi atau menunda-nunda usulan interpelasi ini. Apalagi syaratnya sangat mudah, cukup 15 anggota dewan dan minimal dari dua fraksi, interpelasi sudah bisa dilaksanakan," pungkasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA