Pemerintah sbeaiknya memperhatikan dan melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial dalam Reforma Agraria agar program itu tidak menimbulkan bencana multi dimensi yang mengerikan. Hal itu disampaikan pemerhati isu kehutanan dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability Togu Manurung."Kerusakan lingkungan dan disharmoni sosial yang terjadi di banyak perkebunan dan hutan seharusnya menjadi pelajaran berharga tentang keharusan menerapkan kajian dampak lingkungan dan sosial dalam program Reforma Agraria," kata Togu Manurung dalam keterangan persnya, Jumat (13/3) malam.
Ia mengatakan bahwa pelajaran terbesar tentang kehati-hatian datang dari proyek pencetakan sawah sejuta hektare yang gagal total.
"Tentu, sebagaimana yang bisa disaksikan hingga sekarang, hasil rehabilitasi itu tak bisa mengembalikan wilayah hutan gambut seluas sejuta hektare itu ke kondisi awal," tambah Ketua Perkumpulan Forest Watch Indonesia itu.
Pada akhir Februari 2015, Presiden Joko Widodo, bersama-sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan pernyataan akan segera menggulirkan program Reforma Agraria dengan membagikan sembilan juta hektare lahan pertanian kepada 4,5 juta petani marginal. [hta]
KOMENTAR ANDA