Besok, Golkar Daerah Kumpul di Jakarta Dukung Ical dan Tolak Agung

Golkar daerah mulai bergerak menyikapi konflik kepemimpinan beringin. Selasa besok, 34 pimpinan DPD 1 Golkar kumpul di Jakarta, mendeklarasikan dukungan ke Ical dan menolak Agung.

Halitu diungkapkan Sekretaris Dewan Penasehat Paguyuban DPD Golkar Propinsi se-Indo­nesia, Alzier Dhianis Thabranie. Kata Alzier, DPD Golkar Tingkat I dan II se-Indonesia hanya mengakui DPP Golkar pimpi­nan Aburizal Bakrie alias ARB. Mereka akan kumpul di Jakarta, Selasa besok (10/3) untuk men­dukung kepemimpinan ARB.

"Besok (Selasa 10/3/2015), 34 DPD Golkar propinsi se-In­donesia beserta seluruh DPD II-nya akan kumpul di Jakarta untuk mendukung ARB. Kami menolak kepemimpinan Agung Laksono. Kami hanya akui ARB. Biar pun Agung Laksono Cs berkoar-korar sebagai pihak yang menang, kami tidak mau akui. Kalau tidak kita akui, bisa apa mereka," tegas Alzier, tadi malam. Alzier menyerukan, kepengurusan Golkar yang legal, yang didukung seluruh pengurus Golkar daerah itu ARB, bukan Agung.

"Yang kami akui itu DPP Golkar Munas Bali. Pemerintah harus lihat realitas ini, jangan buru-buru memihak Agung Laksono Cs," ujar Alzier.

Tak hanya itu, Golkar Munas Bali juga membawa konflik in­ternal partai ke ranah kepolisian. Hal yang akan dilaporkan adalah pemalsuan dokumen yang diduga terjadi dalam Munas Jakarta.

"Rencananya minggu de­pan ini, kami akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan adanya pemalsu­an dokumen," ujar Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bamsoet, sapaannya, men­gatakan, pihaknya menerima laporan dari pengurus daerah, baik DPD Tingkat I maupun II soal pemalsuan dokumen. Tujuan pemalsuan itu, kata dia, tidak lain terkait penyelenggaraan munas yang digelar Agung Laksono cs di Ancol, Jakarta.

"Demi bisa ikut di munas Ancol itu, ada dari daerah yang sengaja memalsukan tanda tangan pengu­rus yang sah. Tapi ada pula karena diancam," tuturnya.

Menurut Bamsoet, tindakan pemalsuan itu, sudah masuk da­lam kategori perbuatan pidana. Karena pidana, maka jalur yang dipakai yakni dengan melapork­annya pada pihak kepolisian.

"Bukan hanya oknum di daer­ah yang dilaporkan. Kami juga akan melaporkan pihak-pihak di Golkar pusat yang menyuruh atau mengancam terjadinya pemalsuan dokumen tersebut," katanya.

Demi memperkuat laporannya nanti, kubu Munas Bali meng­umpulkan sejumlah pengurus Golkar di tingkat I maupun II. Para pengurus daerah yang mengetahui pemalsuan itu akan dijadikan saksi.

"Kemarin kami sudah kumpul­kan pengurus dari DPD tingkat I. Besok hari Selasa, kami akan kumpulkan DPD tingkat II seluruh Indonesia," tutur Sekretaris Fraksi Golkar DPR ini.

Terkait gugatan baru yang diajukan kubunya di PN Jakarta Barat, Bamsoet mengaku opti­mis akan dikabulkan. Mengingat semua bukti yang dibutuhkan oleh pengadilan sudah dipe­gangnya.

"Jadi, kami berharap kubu Ancol untuk stop bilang mereka pengurus yang sah. Sidang di MPG kemarin, tidak ada kepu­tusan. Jadi, jangan ke pedean lah," katanya.

Di sisi lain, Bamsoet mengin­gatkan Menkumham Yasonna Laoly untuk tidak buru-buru mengesahkan kepengurusan DPP Golkar yang didaftarkan kubu Agung Laksono Cs.

Bambang menegaskan, MPG tidak pernah membuat keputu­san mengikat, apalagi keputu­san yang memenangkan pihak tertentu. Sejatinya, MPG gagal merumuskan keputusan untuk menyelesaikan konflik internal karena terjadinya perbedaan pendapat di antara anggota maje­lis hakim mahkamah Partai.

Karena itulah, DPP Partai Golkar hasil musyawarah nasional Bali sudah membawa konflik internal ini ke pengadilan, dan telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Saya mengimbau Menkumham mau menghormati proses hukum tersebut," katanya.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR itu juga mengingatkan, langkah Agung CS yang mendaftarkan kepengurusan DPP Partai Golkar ke Kemenkumham pekan lalu adalah langkah manipulatif.

"Saya pastikan bahwa Mahkamah Partai Golkar tak pernah membuat keputusan yang me­menangkan pihak mana pun. Karena itu, Kemenkumham tidak perlu memberi tanggapan apa pun atas langkah Agung Cs itu, karena masih ada proses hukum yang akan berjalan dalam waktu dekat," katanya.

Golkar kubu Munas Jakarta ogah menanggapi gugatan baru yang diajukan Aburizal cs, mereka malah fokus pada penyusunan struktur kepenguru­san. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono malah meminta Aburizal merekomendasikan kader terbaik untuk kepenguru­san pimpinannya.

Agung berharap Ical men­girimkan nama-nama calon pen­gurus DPP Partai Golkar yang berkualitas baik. Mereka yang dikirim harus memiliki prestasi, dedikasi tinggi, tidak tercela.

"Saya akan menghubungi Bapak Ical baik secara lisan maupun tertulis, kalau perlu memakai surat untuk meminta beliau menyerahkan nama-nama yang diusulkan sebagai pengurus harian atau pengurus pleno DPP Partai Golkar," ujar Agung.

Selain itu mereka yang dikirim harus bersih dari masalah hukum. Mereka tidak pernah terkena kasus korupsi atau narkoba.

"Lalu kami akan menempat­kan nama-nama yang diusulkan oleh Pak Ical."[rgu/rmol]