Sebuah komite di Kongres Amerika Serikat diperkirakan akan melakukan penyelidikan atas email dari akun pribadi mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton.Ada tuduhan bahwa akun pribadi itu digunakan untuk urusan resmi, yang melanggar undang-undang federal Amerika Serikat.
Jika surat perintah penyelidikan sudah dikeluarkan oleh penasehat hukum komite, maka Clinton dan stafnya sertan perusahaan layanan email itu dilarang untuk menghapus email-email tersebut.
Anggota Kongres dari Partai Republik -yang menjabat Ketua Komite- Trey Gowdy mengatakan Clinton diberi waktu dua minggu untuk menyerahkan semua emailnya sebelum surat penyelidikan dikeluarkan.
"Sekarang kita harus pergi ke sumbernya, yang dalam hal ini adalah Clinton," kata Gowdy, seperti dikutip kantor berita AP.
Komite itu sedang melakukan penyelidikan tentang serangan atas Konsulat Jenderal AS di Benghazi tahun 2012 yang antara lain menewaskan Dubes AS untuk Libia.
Para politisi Partai Republik berpendapat Clinton -yang diduga tahun depan akan mengupayakan pencalonan menjadi presiden AS dari Partai Demokrat- tidak cukup bertindak untuk mencegah serangan.
Saat menjabat menteri luar negeri dari tahun 2009 hingga 2013, Clinton tidak memiliki email resmi sementara undang-undang Pencatatan Federal mengharuskan email-email pemerintah harus disimpan.[rgu/dtc]
KOMENTAR ANDA