Puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Tani Maju dan Komite Revolusi Agraria mengadakan unjukrasa didepan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumut, Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Senin (2/3/2015).Dalam aksinya, massa meminta agar menghentikan pengalihfungsian lahan pertanian terutama lahan swasembada pangan yang berada di Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang akan dijadikan Hak Guna Bangunan oleh PUSKOPAD untuk kepentingan Developer.
"Kita sangat menyayangkan tindakan TNI yang telah merampas hak masyarakat berupa tanah perkebunan yang telah di tanamin bebagai swasembada pangan seperti padi dan sayur mayur. Mereka telah merampas dan melakukan penggusuran dengan cara biadab dan tidak manusiawi. Intimidasi, teror, represifitas kerap terjadi," jelas koordinator aksi, Suryani Manurung dalam aksinya.
Ia menilai, tanah tersebut sudah berpuluh tahun ditempati dan diusahai oleh warga.
"Kami meminta BPN ikut andil dalam menyelamatkan lahan swasembada pangan yang merupakan lumbung padi di Desa Perkebunan Ramunia Pantai Labu. Perebutan lahan rakyat ini tidak saja ditunggangi oleh oknum TNI tapi juga preman - preman yang ikut didalamnya," jelasnya.
Diakuinya, saat ini ada sekitar 569 Ha tanah warga ramunia yang telah dirampas. "400 HA telah dijual kepada pihak angkasa pura para tahun 1997 dan dijadikan bandara KNIA. Sekarang tanah 159 HA tanah juga mau dikuasai oleh Puskopad TNI. Dimana hati nurania mereka," katanya.
Untuk itu, massa menyampaikan dengan tegas bahwa objek tanah berdasarkan HGU yang diberikan Puskopad berada di Desa Ramunia I dan bukan berada di Desa Perkebunan Ramunia.
"Mayoritas masyarakat muslim di desa perkebunan ramunia menolak tegas tindakan yang dilakukan oleh Puskopad/TNI dan sejumlah preman yang semena - mena dan tidak manusiawi," katanya.
Massa juga meminta agar segera mencopot Pangdam I/BB karena tidak mampu mengawal program Ketahanan Pangan Nasional yang telah di programkan oleh panglima TNI dan Menteri Pertanian.
"Kita meminta agar menarik seluruh pasukan TNI yang berada di Desa Perkebunan Ramunia dan bongkar tembok dan pagar yang ada diatas tanah rakyat tersebut," jelasnya.
Massa juga meminta kepada pemerintah untuk mengusut dugaan penjualan dan pengalih pungsian lahan pertanian menjadi HGU bangunan kepada developer / cina yang dilakukan oleh pihak Puskopad.
"Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mengusut tuntas penghancuran dan pemusnahan posko perjuangan rakyat yang berada di Desa Ramunia hingga rata dengan tanah dan menyeret warga yang sedang tidur beberapa waktu lalu," pungkasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA