Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menyatakan, Sumut merupakan pionir kedaulatan pangan wilayah Indonesia Bagian Barat. Harapan ini akan tercapai jika masalah pertanahan dan konflik agraria yang menjadi areal pengembangan pangan dapat diselesaikan dengan baik.Optimisme ini disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka Dialog Kebangsaan bertema Membangun Kemandirian dalam Memperkokoh NKRI yang digelar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut di Aula Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) III di Medan, Selasa (17/2/2015).
Hadir sebagai moderator dalam dialiog tersebut Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Guru Besar Pertanian USU Prof Dr Ir Abdul Rauf MP dan Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem. Sebagai moderator Kaban Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP.
Turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutejo, Kajatisu M Yusni SH, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Sumantri, Pangkosek Hanudnas III Marsma Supriyanto, Dan Lantamal I Belawan Laksmana Pertama TNI Prambudi, Kepala BINDA Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, Dan Lanud Kol Pnb Rico Siahaan, Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprovsu Hj Sabrina dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, program swasembada pangan yang telah dicanangkan pemerintah pusat akan terwujud dalam 3 atau 4 tahun mendatang. Untuk mewujudkan harapan itu, seluruh intansi dan masyarakat harus melakukan aksi terpadu dari pusat hingga daerah dengan melibatkan petani.
"Saya optimis, swasembada pangan akan tercapai jika smeua pihak saling dukung dalam visi misi yang sama," ujar Erry.
Kedaulatan pangan, sebut Erry, sangat mempengaruhi ketahanan nasional. Krisis pangan dapat meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Khusus di wilayah Sumut, Pemerintah Provinsi, Kodam I/BB, Badan Umum Milik Negara (BUMN) meliputi PTPN 2, 3 dan 4 telah melakukan koordinasi dalam memanfaatkan lahan tidur untuk mendukung program swasembada pangan di Sumut.
"Banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara maksimal di Sumut. Sebagian berada dalam kewenangan PTPN dan lahan BUMN. Alhamdulillah, PTPN yang ada di Sumut dan BUMN sudah sepakat akan memaksimalkan lahan tidur untuk ditanami berbagai tanaman pangan seprti jagung, kedelai, ubi dan lain sebagainya," papar Erry.
Swasembada pangan juga akan tercapai jika konflik tanah dan sengketa lahan di Sumut terselesaikan dengan baik, termasuk perseteruan di lahan eks HGU PTPN.
"Butuh kebijakan khusus untuk menangani eks HGU di Sumut. Semoga pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan eks HGU ini," harap Erry.
Sementara Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih juga mengatakan hal senada. Dengan minimnya konflik agraria di Sumut akan mendorong pertumbuhan pangan di Sumut.
"Dari data yang ada, angka ketidakadilan dalam penguasaan tanah di Sumut masih tinggi mencapai 56 persen. Masyarakat di pedesaan hanya menguasai 0,5 hektar tanah," ujar Hendry.
Kondisi tersebut, ujar Hendry, harus segera diatasi dengan bijak. Jika tidak, konflik tanah akan terus berlangsung, program swasembada pangan akan terkendala.[rgu]
KOMENTAR ANDA