Ditanya Mau Jadi Partai, Pro Jokowi Serahkan kepada Takdir

Ada yang menarik ketika berlangsung bedah buku Berpolitik Tanpa Partai” yang diikuti sejumlah narasumber.  

Ketua DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang ditanya kemungkinan Ormas baru itu bermetamorfosis menjadi  partai politik, mengaku menyerahkan pada takdir yang akan menjemputnya.

Ormas baru Projo itu sudah meluncur seperti anak panah. Apakah nanti akan menjadi parpol? Biarlah menjemput takdirnya sendiri,” kata Budi Setiadi dalam bedah buku karya Kristin Samah dan Fransisca Ria Susanti di Balai Sarwono, Jakarta, Kamis (12/2) .

Tampil pula sebagai pembicara dalam diskusi yang dimoderatori aktivis 98 Hendri Satrio itu, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Medyatama Suryodiningrat dan Ketua DPP Partai Gerindra FX Arief Poyuono.

Menurut Budi, Projo didirikan para eksponen PDI Perjuangan yang sebelumnya mendirikan Ormas Promeg (Pro Megawati) yang mengusungnya dalam Pemilu 1999. Pada tahun 2013, kata Budi, para eksponen Promeg membentuk relawan Projo mencari alternatif presiden.

Waktu itu, Pak Jokowi masih menjadi Walikota Solo. Ketika ditanyakan, Jokowi mengatakan hanya mau dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Kebetulan, ini adalah eksponen Promeg yang kemudian mendirikan relawan Projo,” bebernya.

Dia juga memaparkan, mengapa Projo kemudian menjadi Ormas, karena ketika Jokowi sudah dilantik menjadi Presiden mengimbau agar kelompok-kelompok relawan tidak bubar. Karena itu, dibentuklah Ormas Projo yang terstruktur dan sistematis.

Bagi relawan, kita sudah dapat hadiah yaitu kemenangan Jokowi di pilpres. Beda dengan pencari harta karun dan debt collector,” imbuhnya.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Medyatama Suryodiningrat menilai, politik tanpa partai itu tidak mungkin. Bahkan, jika ada kelompok yang tanpa partai mempengaruhi seorang presiden itu justru lebih berbahaya. Karena itu sama saja dengan pembisik-pembisik yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan,” terangnya.

Karena itu, dia mengimbau para relawan kembali kepada lingkungan politiknya masing-masing.Tapi tetap peduli.  Jadi, warganegara melakukan kontrol terhadap parpol dan parpol melakukan kontrol terhadap eksekutif,” katanya. [hta/rmol]