Komisi VI DPR tidak mempersoalkan Malaysia mengembangkan sayap perusahaan otomotif Proton di Indonesia. Begitu juga kehadiran Presiden Jokowi dalam penandatanganan MoU antara PT Adiperkasa Cipta Lestari dengan perusahaan Otomotif Malaysia Proton."Namanya juga business to business, maka kehadiran Jokowi juga tidak masalah meski dipertanyakan banyak kalangan. Yang penting jangan sampai ada intervensi pemerintah dalam bisnis, jangan ada perlakuan khusus. Tapi, kalau benar-benar menjadi kebijakan mobnas (mobil nasional), itu tidak tepat," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Dodi Reza Alex Noerdin dalam diskusi 'Industri Otomotif kenapa Menggandeng Proton?' di Gedung DPR, Jakarta (Kamis, 12/2).
Menurut politisi Partai Golkar ini untuk membangun mobnas banyak hal yang harus dikaji secara komprehensif termasuk mengenai lokal kontennya (komponen). Tapi, kalau impor secara utuh, maka tidak masuk akal dan tidak cocok Proton menjadi mobnas. Apalagi sudah banyak mobnas mati di negeri ini, karena tidak melakukan transfer teknologi mesinnya. Maka kata Dodi, road map, master plan mobnas itu harus jelas.
Dia juga mempertanyakan definisi mobnas sesungguhnya. Sebab dia khawatir Mobnas dipahami sepotong-sepotong.
"Kita sudah memanggil Menteri Perindustrian Saleh Husen bahwa itu murni swasta, maka jangan ada intervensi pemerintah, jangan impor Proton secara utuh lalu dijahit di sini. Karena itu, ada waktu selama enam bulan, apakah MoU dengan Proton itu menguntungkan kita atau tidak? Kalau tidak, MoU bisa dibatalkan," tandasnya. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA