MBC. Puluhan warga mewakili sekitar 36.000 jiwa warga Kelurahan Sari Rejo meminta dukungan DPRD Kota Medan terkait masalah lahan tempat tinggal mereka yang terancam digusur oleh pihak TNI AU.
Dimana, warga mengaku resah akibat “diteror” bahkan tidak diperbolehkan mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Lurah/Camat.
Demikian dikatakan warga lewat perwakilannya Sahala Napitupulu yang tergabung dalam Forum Masyarakat(Formas) Sari Rejo saat beraudensi ke ruang pimpinan DPRD Medan, Selasa (10/2/2015) yang diterima Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua Iswanda Ramli.
"Kami berharap wakil kami di DPRD Medan dapat membantu sekaligus memfasilitasi keluhan kami untuk menyelesaikan persoalan lahan tempat tinggal kami. Saat ini kami tidak diperbolehkan Lurah dan Camat untuk mengurus SKT. Pada hal putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Pengadilan Tinggi (PT) Sumut dan terakhir 18 Mei 1995 dari putusan Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan warga. Kenapa kami tidak diberikan diperbolehkan ngurus sertifikat," ujarnya.
Ia mengaku, persoalan lahan sekitar 260 Ha yang dihuni warga Sari Rejo dinilai sarat kepentingan.
"Kami menduga ada skenario antara BPN dengan pihak developer. Sedangkan developer mendapat dukungan dari pihak TNI AU. Untuk itu kami mau sharing sama dewan, bantu kami pak, kami hanya butuh sertifikat tanah kami," harap warga.
Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, keluhan warga Sari Rejo akan menjadi perhatian dan menjadi agenda DPRD Medan. Henry menyebutkan akan mempelajari pokok masalah untuk mencari solusi.
Ia mengaku, pimpinan dewan bersama komisi di DPRD Medan akan segera melakukan kordinasi. Selanjutnya untuk konsultasi dan minta fasilitasi ke DPR RI.
Sehingga, DPR RI dapat dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan seluruh instansi terkait termasuk pihak BPN dan Menteri Pertanahan.
"Kami akan berusaha memfasilitasi menindak lanjuti keluhan warga," ujarnya.[rgu]
.jpg)
KOMENTAR ANDA