Bertemu TKI di Malaysia, Jokowi: Jangan Minta Dijemput Hercules Terus

Dalam kunjungannya selama 3 (tiga) hari ke Malaysia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri Kabinet Kerja menyempatkan diri melakukan silaturahim dengan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut, di KBRI Kuala Lumpur, Jumat (6/2/2015) malam.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berpesan agar para WNI yang bekerja di Malaysia menaati peraturan keimigrasian dan keteagakerjaan. Ia menyebutkan, permasalahan terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri selalu terkait dengan problem dokumen dan aturan-aturan yang ada.

Disampaikan Presiden, bulan Jauari lalu, pemerintah telah menjemput 700 TKI yang bermasalah di Malaysia itu dengan pesawat Hercules.  

"Tapi  jangan minta jemput terus-menerus. Tetapi kalau ada masalah, betul-betul ada masalah, akan saya jemput. Tapi kalau (hanya) ingin naik Hercules, saya tidak mau," kata Jokowi.

Presiden menegaskan, harus dibedakan mana yang ada masalah dan mana yang harus dijemput dengan Hercules.

"Saya hanya ingin memberikan sebuah tanda, sebuah pesan bahwa negara selalu hadir kalau dibutuhkan oleh warganya, itu saja," tegasnya.

Menurut Kepala Negara, masih ada 1000 lagi  TKI bermasalah yang harus dijemput. Namun, ia minta agar jangan ada lagi TKI yang minta daftar untuk dijemput.

"Saya akan menyelesaikan yang bermasalah di sini agar masalahnya tidak berlarut-larut ke mana-mana. Oleh sebab itu, bulan ini atau bulan depan kita akan jemput lagi yang bermasalah itu masih ada 1000," papar Jokowi.

Presiden memastikan, pemerintah akan terus berusaha memperhatikan dan menyelesaikan jika ada warganya yang menghadapi masalah di manapun ia berada.

Saat berdialog terbuka dengan Presiden Jokowi yang juga dihadiri oleh Dubes RI di Malaysia Herman Prayitno, sejumlah warga Indonesia di Malaysia menanyakan berbagai masalah, mulai dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), urusan perpanjangan visa, masalah kawin siri, hingga masalah yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).[rgu]