Penolakan terhadap Suharso Monoarfa sebagai saksi dalam perkara kisruh dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian kuat terdengar. Sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) kembali menggelar demonstrasi, kali ini di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Kamis siang (5/2).
Sembari menyerukan tuntutan menolak Suharso, para pendemo membawa berbagai aktribut termasuk spanduk yang bertuliskan "Bersihkan Wantimpres dari Parpol dan Politisi Busuk", "Pecat Suharso Monoarfa dari Wantimpres", "Tolak Kehadiran Suharso di PTUN Sebagai Saksi".
Suharso yang baru menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dijadwalkan bakal hadir dalam sidang kisruh dualisme PPP di PTUN pada Senin mendatang (9/2). Kordinator massa, Oka Muhammad, mengatakan, tidak akan ada sebuah putusan memenuhi asas legal, konstitusional dan berkeadilan jika dalam prosesnya diduga terjadi rekayasa. Selain itu, majelis hakim berada dalam tekanan politik negara.
Jika lembaga peradilan terkooptasi tekanan kekuasaan, sambung Oka, mau tak mau produk hukumnya dipastikan cacat hukum karena tak memenuhi asas keadilan.
"Hukum hanya ditegakkan untuk memenuhi hasrat kepentingan kekuasaan, sementara pencari keadilan hanya menjadi korban," tandasnya.
Oka menambahkan, selain menolak kehadiran Suharso menjadi saksi di PTUN, pihaknya juga menyatakan sikap mendesak Presiden Joko Widodo untuk membersihkan anasir-anasir politik yang membawa kepentingan pragmatis yang bersembunyi di lembaga Wantimpres.
Pihaknya juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Suharso Monoarfa karena diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan intervensi politik dalam persidangan PTUN, sekaligus diduga telah melanggar sumpah jabatan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2006.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA