Pengamat politik senior AS Hikam menilai taktik Istana meminta Komjen Pol Budi Gunawan mundur dari pencalonan Kapolri sudah tepat.
Menurutnya, meski ada resiko, dengan cara ini Presiden Jokowi ingin segera membatasi dan mengakhiri komplikasi politik pasca pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dan pencalonan BG, dengan memilih cakapolri yang baru.
Secara politik, kata AS Hikam, langkah ini membantu Presiden Jokowi dalam rangka segera bisa fokus kepada kinerja kabinet dan melakukan konsolidasi kembali dengan PDIP dan KIH serta pendukungnya baik di Parlemen maupun di luar Parlemen. Relasi dengan KMP pun bisa dijalin dengan meneruskan apa yang telah dicapai Presiden Jokowi saat bersilaturahim dengan Prabowo Subianto dan pimpinan-pimpinan parpol KMP.
Jelas dia, BG dan para pendukungnya di Polri maupun di parpol tentu tidak akan menerima tawaran Presiden Jokowi begitu saja tanpa adanya kompensasi politik maupun non-politik yang bisa mereka terima. Inilah yang mesti dicari solusinya dengan bijak oleh Jokowi, karena BG tidak sendiri. Elit parpol pendukung BG, termasuk Megawati Sukarnoputri, Surya Paloh, dan JK yang selama ini konsisten dalam mendukung pencalonan BG tentu akan meminta Jokowi melakukan trade-off politik, suatu hal yang sangat lumrah dalam permainan politik.
"Secara politik riil Presiden Jokowi masih sangat sulit untuk mengambil jarak terlalu jauh dari mereka, apalagi mandiri total," ujar AS Hikam.
Terakhir, sambung dia, tawaran Istana agar BG mundur merupakan langkah taktis penting, ini adalah isyarat bahwa Istana sudah firm dengan keputusan akan memilih calon Kapolri baru.
"Ini sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh sebagian publik yang menginginkan ada keputusan Presiden Jokowi yang tegas untuk keluar dari kemelut yang menguras energi dan merugikan bangsa dan negara," demikian As Hikam.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA