Relawan Nasional kembali mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Abraham Samad dari jabatannya sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menurut Koordinator Relawan Nasional, Mochamad Sifrans, panasnya kisruh antara KPK dengan Polri diawali oleh tingginya pemberitaan penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) dan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) sebagai tersangka.
"Pemberitaan itu seolah telah menenggelamkan persoalan-persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang hingga kini tak pernah diselesaikan oleh kedua institusi hukum ini," kata Sifrans melalui keterangannya kepada redaksi di Jakarta, Kamis (29/1).
Dia pun memertanyakan benturan kedua lembaga penegak hukum itu yang terus berulang. Hal ini menjadi cermin adanya persoalan sangat serius dalam penanganan hukum di indonesia.
KPK dinilai telah menjelma jadi lembaga politik, di mana para pimpinannya terus bermanuver politik penuh retorika untuk kepentingan pragmatisnya.
"Manuver politik dilakukan berulang kali. Seperti bocornya sprindik Anas Urbaningrum, kasus suap Buol, kasus simulator SIM, dan suap impor daging sapi. Abraham Samad dan komisioner KPK lainnya telah melakukan pelanggaran kode etik," beber Sifrans.
Belakangan, tambahnya, Samad berulah dengan melakukan manuver politik kepada PDI Perjuangan. Jika manuver politik ini benar dilakukan, maka Samad dapat dikategorikan melakukan pelanggaran luar biasa atas etika pejabat publik.
"KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi telah dijadikan alat kepentingan ambisi politik pragmatis. Pelanggaran seorang Abraham Samad kali ini tidak dapat ditolerir karena sudah melangkah jauh dari asas kepatutan etika moral," jelas Sifrans.
Lebih jauh, sesal Sifrans, dalam situasi saat ini ada kelompok kepentingan yang mencoba memberikan hak impunitas atau kekebalan hukum kepada pimpinan KPK yang terkena kasus. Hal ini dinilai sebagai pencederaan asas kesamaan di muka hukum.
"Mereka akan menjadikan pimpinan KPK sebagai malaikat, padahal tangan mereka telah berlumuran darah karena merekayasa, bahkan diduga melakukan transaksi kasus hukum. Nuansa politis lebih kental daripada penegakan hukum yang seharusnya," katanya.
"Untuk itu, perlu upaya melakukan penyelamatan KPK dari kekuatan politik tertentu. Kami mendesak Presiden Jokowi memecat Abraham Samad karena telah menjadikan KPK alat untuk mengejar ambisi politiknya," tegas Sifrans. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA