Belum 100 Hari, Bulan Madu Jokowi dengan Pendukungnya Sudah Berakhir

Menjelang berakhirnya 100 hari pertama Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada Rabu lusa (28/1), catatan buruk menempel pada kinerja pemberantasan korupsi dan penegakan hukum oleh pemerintah.

Salah satu cacat adalah penunjukan langsung pejabat Jaksa Agung, HM Prasetyo, maupun menteri kabinet yang terindikasi bermasalah dan memiliki catatan buruk dalam bidang hak asasi manusia.

Kasus terbaru, terlihat ketidaktegasan Presiden Jokowi dalam menyikapi kisruh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimulai dari penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

"Upaya pemberantasan korupsi sudah dikangkangi, yang akar masalahnya ada di tangan Presiden sendiri," kata Koordinator Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI), Lamen Hendra Saputra, dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta (Senin, 26/1).

Menurutnya, jika sejak awal Presiden Jokowi tidak memaksakan Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri maka permasalahan antar dua institusi penegak hukum tersebut tidak terjadi.

Kisruh Polri dengan KPK yang berbuntut penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga bertambah panjang dengan dilaporkannya pimpinan lain lembaga itu Adnan Pandu Praja dan Abraham Samad ke Bareskrim Polri.

"Ada satu upaya untuk membubarkan KPK, bukan lagi pada pelemahan. Kalau tiga komisioner ini sudah dilumpuhkan maka proses pemberantasan korupsi, apalagi kasus-kasus besar seperti skandal BLBI dan Century, tidak akan mampu diselesaikan," jelas Lamen.

Karena itu, dia meminta agar pemerintahan Jokowi-JK dapat mengembalikan upaya pemberantasan korupsi kepada program-program negara. Terutama yang menyangkut dengan kesejahteraan rakyat banyak.

Lebih jauh, tambah Lamen, kebijakan menaikkan harga BBM, gas LPG, tarif dasar listik, serta penunjukan Jaksa Agung dan Kapolri yang bermasalah, merupakan awal dari berakhirnya bulan madu Jokowi-JK dengan rakyat pendukungnya.

"Satu persatu karakter asli dari pemerintahan Jokowi-JK terlihat aslinya, ketika pilihan politik dan kebijakannya semakin berjarak dari kepentingan massa yang menaruh harapan besar di Pilpres 2014 lalu," jelasnya. [hta/rmol]