Perselisihan antara KPK dengan Polri bisa berakibat pada lambatnya pemberantasan korupsi di Indonesia, terlebih dalam penyelesaian kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannnya kepada redaksi, Senin (26/1/2015).
Menurut Jajat, rakyat Indonesia mempunyai harapan besar kepada KPK untuk segera menyelesaikan kasus BLBI, dan tidak terpancing dengan berbagai upaya yang ingin mengkerdilkannya sebagai lembaga pemberantasan korupsi, salah satunya mengadu dua institusi penegak hukum dengan Polri.
Jelas dia, semakin cepat penanganan kasus mega skandal BLBI, maka akan semakin baik. Pasalnya, hingga saat ini rakyat dan negara harus menanggung dampak dari hal tersebut, apapun yang terjadi KPK harus tetap fokus dan segera menyelesaikan kasus tersebut karena sangat merugikan negara.
"Melihat berbagai upaya pengkerdilan KPK saat ini sangat kental muatan politis, apakah hanya karena KPK akan menyelesaikan kasus BLBI yang kebetulan saat itu terjadi pada rezim pemerintahan Megawati yang saat ini partai yang dipimpinnya menjadi partai penguasa kasus harus dihentikan?," tutup, Jajat.
Juli tahun lalu, Ketua KPK Abraham Samad berjanji pihaknya akan segera membahas kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas BLBI.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA