Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah menganalisis 343 media massa melalui unit media Badan Intelijen Negara (BIN) terus menuai berbagai tanggapan. Salah satunya dari kalangan elit politisi."Menganalisis itu kan bisa juga masuk dalam kategori menginteli. Apalagi tugas itu dilakukan oleh badan intelijen negara. Biasanya musuh yang diinteli tapi sekarang media massa," kritik Wakil Ketua Umum PPP, Fernita Darwis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/1).
"Apakah pernyataan Jokowi itu sebagai tanda kalau media sebagai musuh yang harus dimata-matai," lanjut Fernita, mempertanyakan.
Hal ini bisa menimbulkan instabilitas negara. Sebelumnya Koalisi Merah Putih (KMP) yang dianggap seolah musuh, sekarang giliran media massa yang kritis terhadap pemerintah juga diperlakukan sama. Bukan tidak mungkin, pemerintah membubarkan parpol dan media massa karena dianggap mengganggu jalannya pemerintahan.
"Seandainya ini terjadi bagaimana ketatanegaraan bisa berjalan jika sistem yang mendasar diatur dalam UUD 45 diporak poranda dan dianggap hal biasa tidak lagi mengacu UUD'45," ujarnya.
Sebagaimana diketahui partai politik dan media adalah dua pilar demokrasi yang juga dibangun almarhum Taufik Kiemas yang dikenal dan dihormati sebagai Bapak Empat Pilar Bangsa. Fernita menegaskan, kebebasan pers yang dinikmati saat ini adalah buah perjuangan para reformis yang akhirnya membawa perubahan stigma di bidang media. Masyarakat bisa menikmati informasi secara terbuka dan transparan.
Ia juga mengingatkan, peran media dalam membesarkan para tokoh melalui pencitraan yang dipublikasikan seperti yang dilakukan untuk mempopulerkan Jokowi yang tadinya tidak dikenal masyarakat Indonesia.
"Berkat pencitraan di media massa, Jokowi yang minim prestasi kini menjadi presiden," sindir Fernita.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA