Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut), Dedi Iskandar Batubara, melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) di restoran Nelayan di Jalan Merak Jingga, Medan, untuk mengecek label halal pada restoran tersebut, Selasa (6/1/2014). Kepada wartawan ia mengaku mendapatkan informasi mengenai adanya warga yang khawatir terhadap kehalalan makanan yang disajikan disana."Kita mendengar keluhan masyarakat yang ragu atas kehalalan makanan yang disajikan disini," katanya.
Sayangnya, senator muda yang terpilih pada Pemilu 2014 ini tidak terlihat didampingi oleh instansi yang berwenang untuk memberikan label halal yakni pihak MUI Medan. Ia terlihat hanya datang seorang diri dan diterima oleh HRD Restoran Nelayan Merak Jingga, Rikki.
Usai melihat daftar-daftar makanan pada buku menu, Dedi juga dibawa untuk melihat langsung proses pengolahan makanan pada bagian dapur restoran tersebut. Pihak manajemen sendiri tidak banyak memberikan komentar kepada awak media yang ikut. Rikki hanya memastikan jika restoran mereka menyajikan makanan yang halal.
"Disini semua halal," ujarnya kepada Dedi.
Dedi sendiri tidak menyimpulkan hasil pengamatannya atas proses pembuatan makanan di restoran tersebut. Ia hanya meminta agar pihak manajemen mengurus sertifikasi halal kepada MUI.
"Kita meminta pihak MUI lebih tegas dalam memeriksa sertifikasi halal, begitu juga agar para pengusaha agar bisa menunjukkan sertifikat halal kepada masyarakat," ujarnya.
Sidak yang dilakukan oleh anggota DPD ini sendiri mendapat kritikan dari masyarakat. Meski label halal pada restoran menyangkut hajat hidup orang banyak, namun menurut mereka sidak tersebut seharusnya menjadi lingkup kerja perwakilan rakyat ditingkat kabupaten/kota saja.
"Banyak masalah yang lebih besar yang butuh perhatian seorang anggota DPD, seperti kerusakan jalan di Medan akibat proyek pembuatan saluran limbah. Itu kan proyek nasional, suara dari seorang DPD bisa langsung ke pusat untuk mendesak agar proyek itu segera diselesaikan. Kalau hanya label halal, itu cukup jadi kerjaan DPRD Medan atau dinas dijajaran Pemko Medan saja," kata salah seorang warga Bahana.[rgu]
KOMENTAR ANDA