Hasil pendataan warga miskin atau prasejahtera yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan sangat mengecewakan masyarakat. Tidak akuratnya data yang mereka miliki membuat banyak warga yang tidak menerima bantuan subsidi pemerintah, padahal mereka termasuk dalam kategori miskin.Ketua Fraksi Hanura DPRD Medan, Landen Marbun, mengatakan sangat layak pemerintah mengevaluasi kinerja BPS Kota Medan, sehingga kedepannya hal yang sama tidak terjadi lagi.
"Artinya, data warga miskin tersebut harus benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan," katanya Selasa (6/1/2015), menyikapi masih banyak warga Medan Utara yang tidak terdata.
Menurut Landen, pihak BPS jangan hanya menerima data Kelurahan atau Kepala Lingkungan, dan langsung memuntakhirkannya. Namun seharusnya petugas BPS juga melakukan cek lapangan, dan menyesuaikan data tersebut. Petugas BPS jangan hanya kejar jumlah pendataannya (terkait dengan honor), tapi juga harus memastikan akurasi data yang mereka himpun.
"Misalnya data di kelurahan, si Polan yang tergolong miskin. Maka petugas BPS harus cek ke lapangan. Datangi rumah bersangkutan. Karena kondisi rumah seseorang kan bisa mencerminkan tingkat ekonominya. Bahkan kalau perlu konfirmasi dengan tetangga mereka," ketusnya.
Selanjutnya, apabila telah dilakukan pendataan secara akurat, setiap rumah warga miskin itu kalau perlu dipasangi stiker pertanda mereka penerima bantuan subsidi pemerintah. Kemudian, dengan adanya tranparansi ini, tentunya dapat mengikis asumsi-asumsi negatif di tengah masyarakat terkait dugaan adanya ‘permainan’ dalam mendata dan menentukan warga miskin penerima bantuan. Demikian juga dengan asumsi petugas BPS yang hanya bisanya 'copy paste' data di kelurahan.
"Apalagi pemikiran tidak tertutup kemungkinan oknum kepling yang ‘mengkondisikan’ datanya, sehingga yang menerima bantuan itu orang-orang tertentu (bukan warga miskin), yang notabene-nya orang dekat kepling. Sementara warga yang betul-betul miskin, tak menerima," pungkasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA