Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, M Hanafiah Harahap menyarankan agar tiga orang direktur yang saat ini memimpin PDAM Tirtanadi mengangkat bendera putih alias menyerah. Saran ini ia sampaikan karena menilai ketiga direktur saat ini yaitu Mangindang Ritonga, tamsil Lubis dan Ahmad Thamrin tidak mampu mengelola perusahaan berstatus BUMD tersebut.Salah satunya yakni dengan menerapkan kebijakan sistem pemayaran tagihan secara online tanpa sepengetahuan Gubernur Sumatera Utara selaku pemegang saham. Kebijakan ini juga disertai amburadulnya pembayaran karena sistem yang dijalin denga bank belum berjalan dengan baik.
"Itu menunjukkan, mereka tidak bisa melakukan apapun selain menjawab saja. Kalau memang tidak mampu memperbaiki kinerja, lebih baik 'angkat bendera putih' saja," ujar anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, M Hanafiah Harahap diruang kerjanya, Selasa (23/12/2014).
Dirinya juga menegaskan pendapat yang disampaikan oleh sejumlah anggota dewan dan pengamat anggaran serta lembaga independen terhadap perusahaan penyedia air bersih tersebut, adalah berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat selaku konsumen yang menerima air dari PDAM Tirtanadi. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk membantah kenyataan.
"Saya dan kawan-kawan lain bukan mau menuding, tetapi kan memang kenyataannya kita lihat kacau balau. Justru karena persoalan ini sudah menjadi perhatian masyarakat dan legislatif selaku perwakilan," sebutnya.
Hanafi juga menyoroti data bahwa hanya 60 % pelanggan yang mampu ditagih biaya rekening airnya oleh PDAM. Politisi Golkar ini menilai hal ini karena pengelolaan perusahaan tidak dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para direktur.
"Masih 60 % yang tertagih, karena memang manajemen PDAM Tirtanadi tidak dikelola dengan sungguh-sungguh," ujarnya.
Lanjut Hanafiah, pihaknya akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan yang merugikan masyarakat dan negara. Apalagi penggunaan anggaran hingga ratusan miliar, tidak sesuai dengan produk pelayanan yang dihasilkan. Untuk itu perlu ada upaya meningkatkan standarisasi penyediaan air bersih bagi masyarakat.
"Bagaimana mau baik kalau yang standard (performance based) saja belum bisa tercapai," ketusnya.
Ia pun mengingatkan dewan pengawas (Dewas) agar benar-benar selektif dalam memproses calon direktur utama (Dirut) pengganti Azzam Rizal yang sedang diproses hukum. Melalui rekrutmen yang baik, ia berharap Gubernur tidak lagi kecolongan seperti ini.
"Gubernur tidak boleh 'kehilangan tongkat' untuk kedua kali atas manajemen Tirtanadi. Ini menjadi pelajaran bagi Dewas yang baru saja terbentuk, agar menjadi perhatian serius," pungkasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA