Realisasi PAD Pemko Medan Minim, Khusunya Dinas TRTB dan Dishub

DPRD Medan mempertanyakan bahkan menyayangkan kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan yang dinilai masih lemah. Terbukti, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan hingga 19 Desember 2014 masih 75 persen yakni Rp1,1 triliun lebih dari target Rp1,6 triliun dan realisasi perolehan keseluruhan 76 persen yakni Rp3,4 triliun lebih dari target Rp4,5 triliun.
 
Hal ini disampaikan anggota Komisi C DPRD Medan Roby Barus menyikapi pemaparan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemko Medan, Irwan Ritonga saat menerima rombongan kunjungan kerja komisi C DPRD Medan di ruang kerjanya, Selasa (23/12/2014). Selain Roby Barus, kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan, Godfried Lubis di dampingi, Hendra DS, Zulkifli Lubis, Boydo HK Panjaitan, Kuat Surbakti dan T Eswin.
 
Seperti yang disampaikan Irwan Ritonga, minimnya perolehan PAD tersebut paling besar dari sektor pajak reklame dan retribusi izin bangunan. Seperti SKPD Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) dan Dinas Perhubungan. Sedangkan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah Provinsi Sumut ke Pemko Medan, untuk Tahun 2014 sebanyak Rp730 Miliar masih terealisasi Rp340 Miliar.
 
Masih kata Irwan, minimnya perolehan target PAD tersebut seperti temuan BPK di Dinas TRTB mencapai Rp1,4 miliar.

"Minimnya sektor PAD di Dinas tersebut ada 4 item. Ke depan kami akan menjadikan hal tersaebut sebagai bahan evaluasi," ujar Irwan.
 
Menyikapi hal itu, rombongan komisi C DPRD Medan menyayangkan perolehan pajak reklame yang terlalu sedikit. Padahal, kata Boydo, jika melihat banyaknya papan billboard dan reklame di Medan dipastikan menghasilkan PAD yang cukup besar.

"Tentu ada yang tak beres menyangkut hal ini," cetus Boydo.
 
Namun demikian sambung Wakil ketua Komisi C DPRD Medan Golfried Lubis hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja tapi harus dicari solusinya. Untuk itu, Godfried  mengusulkan supaya dibentuk tim pengawas gabungan dari eksekutif dan legislatif. Tim itu nantinya diharapkan turun melakukan pendataan langsung masa berakhir izin dan pelanggaran tata letak billboard.[rgu]