
Demikian dikatakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Laksda TNI (purn) Soleman
B Ponto pada diskusi bertema "Menyingkap Kepentingan Asing pada Proyek Tol Laut", di Jakarta, Rabu (17/12).
Buktinya, Presiden Jokowi malah membentuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembangunan kemaritiman. Lebih-lebih lagi, dari penelusurannya, didapat fakta bahwa Kementerian Koordinator Kemaritiman hanya terdapat Dirjen Perhubungan Laut yang berada di bawah Kemenhub. Tiga kementerian lainnya difokuskan saling berhubungan dengan kelautan
"Jadi dapat disimpulkan kalau kementerian yang ada saat ini adalah Kementerian Koordinator Kelautan yang dikemas dengan nama Kementerian Koordinator Maritim. Karena sebagian besar yang menjadi urusan Kementerian Koordinator Kemaritiman ini berhubungan dengan laut," ujar Soleman.
Melihat realitas itu, menurut dia, arah pembangunan kemaritiman yang dicita-citakan pemerintah Jokowi akan semakin tak jelas.
"Padahal pembangunan kemaritiman adalah harapan dari masyarakat kawasan Indonesia Timur. Dengan demikian harga semen di Papua tetap selangit," kritiknya.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA