Indonesia Bisa Jadi Korban Poros Maritim

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik dan pariwisata maritim.

Namun sejauh ini, kata Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Angelina Pattiasina saat berbicara dalam diakusi bertema "Menyingkap Kepentingan Asing pada Proyek Tol Laut", Rabu (17/12), belum banyak mendengar seperti apa realisasi tol laut.

"Belum jelas apakah tol laut itu hanya pembangunan pelabuhan laut semata atau seperti apa," kata Angelina.

Diskusi yang diselenggarakan oleh Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) juga menghadirkan pembicara lainnya sepertj, Laksma Slamet Subiyanto Mantan KSAL, Dr. Chandra Motik dari Chandra Motik Maritim Centre dan mantan Kabais, Laksda (pur) Soleman B Pontoh‎.

Lebih lanjut Angelina mengatakan, sesungguhnya agak keliru jika hendak mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Sebab, secara lahiriah, jelas dia, geografis Indonesia memang sudah berada di tengah, diapit dua benua dan dua samudera.

Indonesia juga berbatasan langsung dengan 10 negara (Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini). Ini membuktikan bahwa Indonesia berada di tengah negara-negara lain. Terpenting, menurut dia, bukan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim, tapi mengambil manfaat sebesar-besarnya dengan posisi yang strategis ini.

"Selama ini yang mengkhawatirkan kita semua, bukan Indonesia yang mengambil manfaat dari posisi strategis itu, justru Indonesia dimanfaatkan negara tetangga secara beramai-ramai," ujarnya.

Jika ini yang terjadi, kata dia, maka Indonesia hanya menjadi poros maritim, dalam artian korban. Terlebih lagi, ia mencermati di berbagai daerah tidak tampak adanya kesiapan untuk memasuki ASEAN Community 2015 alias pasar bebas. Bukan tidak mungkin, Indonesia bakal menjadi pasar bagi produk-produk asing, seperti sudah terlihat di mana-mana.

"Jadi, secara khusus pemerintahan harus memperhatikan kawasan Timur Indonesia, karena kawasan ini sangat jauh tertinggal dari kawasan Barat, sehingga berpotensi menjadi korban dari pelaksanaan pasar bebas," demikian Angelina.[hta/rmol]