Demokrat Khawatir Menteri Rini Juga Tertarik Jual Istana Negara

Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno menjual Gedung Kementerian BUMN, dan rencana merekrut pimpinan direksi BUMN dari asing, mendapat banyak kecaman, termasuk dari kalangan politisi Senayan.

Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo sangat menyesalkan bilamana rencana menjual gedung tersebut dilakukan. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat lantaran hanya alasan gedung tersebut tidak efesien, karena karyawannya sedikit.

"Rencana Menteri BUMN terlalu ngawur, kan bisa dimanfaatkan untuk kantor perusahan BUMN lainnya. Cara berfikir yang pendek dengan menjual aset-aset negara. Kalau alasannya alasannya demi efesiensi biaya, itu juga kurang tepat, kan bisa digunakan untuk kantor menteri yang saat ini belum memiliki gedung tetap," tegas legislator asal dapil Jatim VII ini di Jakarta, Selasa (17/12).

Seharusnya yang diharapkan, jelas Sartono, Menteri BUMN mampu memberikan kebijakan yang tepat untuk perusahan plat merah di bawah naungan BUMN.

"Jangan-jangan setelah jual gedung BUMN, nanti Istana Negara juga mau dijual lagi. Jangan ada BUMN yang strategis dan menguntungkan malah dijual. Gedug BUMN bisa juga dimanfaatkan perusahan BUMN yang kantornya terpisah-pisah, dikumpulkan. Satu gedung itukan juga bisa biar lebih efesien juga," terangnya.

Lanjut Sartono, alangkah baiknya Menteri Rini berfikir untuk membantu presiden, dan mendongkrak perusahan di bawah naungan BUMN untuk menambahkan kas negara.

"Setelah reses kita akan meminta kepada pimpinan komisi segera memanggil menteri BUMN dengan rencana tersebut. Karena bilamana harga gedung di atas Rp 100 miliar tentunya harus izin presiden dan sepengetahuan DPR," ujarnya.

Selain itu, wakil sekertaris Fraksi Partai Demokrat ini juga menyesalkan wacana Rini akan mengrekrut orang asing untuk menjadi direksi perusahan BUMN.

"Bangsa kita tidak kekurangan orang-orang berpotensi untuk berfikir bangsanya. Jadi ngapain juga merekrut orang-orang asing hanya untuk menjadi direksi. Saya rasa masih banyak anak bangsa yang bagus untuk memimpin perusahan BUMN. Bilamana itu terjadi, kita di DPR Komisi VI setelah masa reses akan memanggil segera Menteri BUMN dengan kebijakannya tersebut," pungkas Sartono. [hta/rmol]