Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan dalam kunjungan kerjanya ke BI dan OJK Medan kemarin meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tegas dan jangan ikut-ikutan main politik di Bank Sumut.Hal itu terungkap saat Haerul Saleh, SH, anggota Komisi XI memberikan pernyataan usai pertemuan dengan BI dan OJK Medan tentang tentang kondisi Bank Sumut sebenarnya. Hadir di pertemuan itu Pimpinan BI Medan Difi A Johansyah, Ketua OJK Regional 5 Achmad Fauzi, para pimpinan perbankan dan direksi Bank Sumut.
Pertemuan itu dipimpin Ketua Tim dan sekaligus juga Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan Pasaribu yang hadir bersama anggotanya Muhammad Prakosa, Prof.Dr.Hendrawan Supratikno, HM Idris Laena, Mukhamad Misbakhun, Andi Achmad Dara, Haerul Saleh, Wilgo Zainar, Yasti Soepredjo Makoagow, Rudi Hartono Bangun, Rooslynda Marpaung, Bertu Merlas, Ecky Awal Mucharam, Karsiyah dan Dr.Achmad Hatari.
Khusus Bank Sumut, Komisi XI mengingatkan OJK jangan bermain politik di bank daerah tersebut karena diduga adanya permainan politik membuat pemilihan direksi bank itu sampai sekarang bermasalah, termasuk ketiadaan dirut. Haerul Saleh menyatakan dalam rapat dengar pendapat yang digelar dengan Asbanda (Asosiasi Bank Daerah) ada masalah sama yang tidak tuntas di beberapa bank daerah.
"Dalam rapat itu juga disinggung soal Bank Sumut. Kita dengar bank ini hampir sama masalahnya dengan bank daerah lain yang sampai sekarang bermasalah dalam pemilihan direksi dan tidak punya direktur utama," jelasnya.
"Saya kira ini masalah kinerja apakah bank ini sehat atau tidak. Posisi direksi sangat menentukan. OJK tentu berperan mengawasi dan berwenang ambil tindakan sesuai UU. Apa yang sudah dilakukan? Jangan OJK melakukan pembiaran terhadap kondisi di Bank Sumut dan malah masuk ke kisaran politis," tuturnya.
"Kalau dibiarkan begitu kita tidak melihat ada upaya maksimal OJK untuk mengawasi Bank Sumut sesuai UU," jelasnya.
Mendengar pertanyaan tersebut Achmad Fauzi akui sampai saat ini memang belum ada direktur utama.
"Ini memang luar biasa. Kami sudah lakukan berbagai upaya. Sudah diajukan pencalonan dua kali pengganti. Tapi selalu tidak lulus fit and proper, kita sudah mendorong berbagai upaya. Bahkan deputi komisioner sudah bertemu dengan pemegang saham pengendali. Ini bank tidak ada nakhodanya," kilahnya.
Sementara, Andi Achmad Dara dari fraksi Golkar juga meminta agar semua pihak jangan bermain politik di Bank Sumut.
"Kalau pejabat OJK mau berpolitik silakan masuk parpol. Karena nuansa politis yang begitu kuatlah sehingga Bank Sumut sampai saat ini Direksinya tak lengkap dan tak punya dirut," jelasnya.
Dia menyatakan persoalan direksi Bank Sumut ini sudah terlalu lama.
"Dua tahun lebih masalah ini. Mereka jalan di tempat akhirnya. Kalau memang tidak ada dirut, bagus mereka tutup saja. Sebab tanpa pemimpin mereka tak punya arah," jelasnya.
Dia menilai karena sudah terlalu lama permasalahan direksi ini, Bank Sumut ini seperti dijadikan komoditas politik yang sebenarnya bank tidak boleh mendapat tekanan politis.
"Apalagi bank ini sudah punya aset Rp20 triliun lebih. Kami akan tanyakan ke OJK Pusat tentang ini. Apalagi kita tahu kondisi Bank Sumut secara kinerja terus menurun tapi kenapa tidak ada penyelesaian," tuturnya.
Komisi XI DPR RI, kata dia, akan mengawalnya karena daerah punya kepentingan di situ.
"Bank harus tampilkan picture management yang baik dan solid. Kita kawal permasalahan direksi Bank Sumut ini sampai ke pusat," ungkapnya.
Dari pertanyaan anggota komisi XI DPR RI itu, tiga direksi Bank Sumut yang hadir yaitu M Yahya, Yulianto Maris dan Ester Ginting tak memberikan jawaban. Mereka diam saja di pertemuan tersebut walaupun anggota dewan dan OJK sedang membahas Bank Sumut.[rgu]
KOMENTAR ANDA