Belasan warga miskin dari lingkungan 24,29 dan 22, pasar 2 Timur Kel.Rengas Pulau, Kec.Medan Marelan mengadu ke Komisi B DPRD Medan. Kedatangan mereka ini lantaran belum mendapatkan bantuan yang diprogramkan pemerintah untuk warga miskin, seperti beras miskin (raskin), bantuan siswa miskin, bantuan kesehatan, bedah rumah hingga bantuan program keluarga harapan dari Dinas Sosial.Perwakilan warga Kasben Sitompul mengatakan, di era pemerintahan SBY masih menerima bantuan untuk orang miskin. Tetapi di era pemerintahan Jokowi dirinya yang sehari-hari mencari kangkung untuk menghidupi ekonomi sehari-hari tidak mendapat bantuan lagi. "Setiap kali kami tanyakan ke Lurah dan Camat, kami dianjurkan untuk menanyakan langsung ke Dinas Sosial karena bukan urusan mereka " katanya di depan Ketua Komisi B, Rabu (10/12).
Senada dengan Kasben, salah seorang Ibu yang ikut hadir menyampaikan uneg-unegnya terkait perilaku oknum-oknum pendata yang melakukan pendataan dengan tidak profesional. Pasalnya orang yang seharusnya menerima bantuan sama sekali tidak
"Di tempat saya orang kaya justru mendapatkan beras sementara saya tidak. Herannya, raskin yang mereka terima dijual kembali sama saya. Ini kan aneh," ungkap wanita paruh baya ini.
Menanggapi keluhan warga, Ketua Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri berjanji, pihaknya akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan Camat, Lurah, Kepling dan instansi terkait, sehingga diketahui akar permasalahan, kenapa warga miskin yang tidak menerima bantuan.
"Saat ini sebagian teman-teman sedang melaksanakan kunker. Selepas kunker akan kita gelar pertemuan. Dari pertemuan ini mudah-mudahan kita ketahui akar permasalahannya. Apakah penyebabnya di meja Lurah, Camat atau dipihak lain. Untuk itu kita minta data-data dari bapak-ibu. Saya akan seriusi persoalan ini dan ini menjadi agenda utama sepulang kunjungan kerja," pungkasnya. [hta]
KOMENTAR ANDA