Konflik Golkar dan PPP Sulitkan Pemerintah

Konflik internal Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat posisi pemerintah sulit. Karena itu, Golkar dan PPP disarankan islah alias berdamai.

"Sebaiknya masing-masing parpol berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka," sebut pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris lewat akun twitter @sy_haris sesaat lalu, Selasa, (9/12/2014).

Jelas Syamsuddin, jika pemerintah lewat Kementerian Humum dan HAM mengabsahkan salah satu kubu di Golkar dan PPP, tidak menjadi solusi terbaik.

"Jika pemerintah mengakui salah satu kubu konflik Golkar dan PPP sebelum mahkamah internal partai selesaikan konflik, dampak dan presedennya buruk," tandas dia.

Sebelumnya, Syamsuddin menyarankkan agar Golkar menggelar musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk rekonsiliasi.[rgu/rmol]