Dalam penegakan kedaulatan hukum, langkah yang diambil pemerintah dengan menenggelamkan tiga perahu nelayan Vietnam beberapa waktu lalu sudah tepat. Pelaku illegal fishing yang masuk ke dalam batas teritorial ZEE Indonesia bukan saja sekadar mengeruk keuntungan, akan tetapi telah melecehkan Indonesia sebagai sebuah negara yang beraulat."Pelaku illegal fishing tidak hanya melakukan kejahatan kriminal, tetapi juga melecehkan kedulatan suatu negara. Sebagai upaya penegakan hukum dan menunjukkan martabat, apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Diharapkan kedepannya ini bisa menjadi pelajaran. Baik bagi nelayan asing maupun nelayan kita sendiri," ujar Ketua PC PA GMNI Deli Serdang Oki Mahatidana Bangun di sela-sela Rapat Kerja Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan, di kantor Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Minggu (7/12).
Dikatakan Oki, hukum dan tindakan yang sama juga diberlakukan negara tetangga kepada nelayan Indonesia yang tertangkap masuk ke perairan dan wilayah mereka seara ilegal. "Kita masih ingat bagaimana Pemerintah Kabupaten Deliserdang pernah bekerja keras untuk mengeluarkan 20 nelayan kita yang ditangkap polisi air Malaysia. Artinya, setiap negara punya tata cara untuk memberikan sanksi terhadap pelaku illegal fishing," lanjut dia mengingatkan nasib 20 nelayan Deli Serdang yang tertangkap saat memasuki wilayah perairan Malaysia pada September 2013 silam.
Menurut Oki, dalam pemberian sanksi tersebut di satu sisi memang menimbulkan ironi. Pasalnya, nelayan sebagai bagian dari masyarakat marhaen tentu dikecewakan dengan keputusan penenggelaman alat produksinya. Sebab itu, dia berharap, pemerintah tidak tebang pilih dalam mengeksekusi pelaku illegal fishing.
"Mau sampan ataupun kapal besar, harus menerima sanksi yang sama. Pemerintah tidak bisa tebang pilih dalam hal penegakan hukum. Kesedihan dan kerugian itulah resikonya bagi pelaku illegal fishing," ujar dia. [hta]
KOMENTAR ANDA