Pengamat politik dan perburuhan, Ruth Indiah Rahayu mengatakan saat ini tidak tepat lagi menyalahkan pemerintah atas masih banyaknya persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Menurutnya, apa yang dialami oleh masyarakat saat ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat sipil dalam menentukan arah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berkaitan dengan hukum tata negara."Tanpa kita sadari, masyarakat sipil juga sudah terlibat dalam sistem tata negara, dimana kita banyak memberiksan usulan-usulan yang kemudian diakomodir dalam bentuk kebijakan, oleh karena itu kita tidak tepat lagi menyalahkan pemerintah atas masih banyaknya masalah yang ada saat ini," katanya dalam Workshop Regional "Membangun Miliansi Gerakan Demokratisasi di Sumatera Utara" di Hotel Antares, Medan, Jum'at (5/12/2014).
Ruth mengakui, bahwa kebebasan merupakan salah satu nilai yang tercantum dalam kehidupan berdemokrasi. Namun disisi lain, negara juga memiliki tata negara yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang hidup di alam demokrasi itu sendiri.
"Selalu ada ketegangan ketika kebebasan dalam demokrasi bersentuhan dengan sistem tata negara yang diterapkan oleh kelembagaan dan institusi pemerintahan, sebab disatu sisi menginginkan kebebasan yang luar biasa namun disisi lain juga ada aturan formal mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak," ungkapnya.
Atas kondisi ini, Ruth menyebutkan penting untuk memberikan pemahaman mengenai arti demokrasi kepada masyarakat agar arti demokrasi ini sendiri tidak kembali disalahartikan seperti yang terjadi belakangan ini.
"Dalam 17 tahun terakhir sejak reformasi, yang saya lihat terjadi indikasi meninggalkan Tata Negara dan hanya membuka kebebasan yang luar biasa, padahal itu tidak boleh terjadi, karena Tata Negara itu juga untuk kepentingan besama," ujarnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA