Ini Kata Walhi Sumut Tentang Belum Diterbitkannya AMDAL dan IPAL MCP

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Kusnadi menegaskan, Pemko Medan dan DPRD Medan harus berani membuat kesepakatan untuk menstavaskan bangunan Medan Center Point (MCP) di Jl.Jawa, Kecamatan Timur, sebelum melakukan pembahasan perubahan peruntukan lahan seluas 23 ribu meter di kawasan tersebut.

Kusnadi menjelaskan, sangat disayangkan apabila Pemko Medan dan DPRD Medan memberikan perlakuan khusus terhadap bangunan mall, hotel, dan rumah sakit yang ada di kawasan MCP.

"Harusnya distanvaskan dulu sampai izinnya keluar, dokumen AMDAL, IPAL dan AMDAL  Lalulintasnya selesai. Sekarangkan belum ada, ya distanvanskanlah. Pemko dan DPRD Medan harus berani melakukan itu. Jangan malah mempercepat pembahasannya. Jelas ini menujukkan ketidakadilan terhadap masyarakat," tegas Kusnadi, seraya menyebutkan kalau Pemko Medan lebih tajam ke bawah.

Dia mengungkapkan, tidak ada alasan untuk membiarkan gedung komersil tersebut tetap beroperasi tanpa melengkapi izin. Apalagi bangunan sudah selesai dibangun. Disamping itu, tidak ada jaminan pihak pengelola akan melengkapi perizinan ketika bangunan selesai digarap.

Dia menambahkan, dengan distanvaskannya bangunan tersebut pemilik lebih aktif untuk mengurusnya semua terlebih dahulu. Sebab, tanpa ada dokumen AMDAL, IPAL maupun AMDAL Lalulintas imbasnya cukup besar terhadap masyarakat. Masyarakat Kota Medan yang dirugikan karena mereka yang merasakan secara langsung. Limbah pembuangannya tidak jelas, kemacetan, dan lainnya akan terjadi.

 "Pemko jangan kalah atau takut dengan pengusaha besar. Jangan hanya berani terhadap pengusaha kecil atau masyarakat kecil. Dibiarkannya bangunan megah berdiri tanpa izin membuktikan pemko takut dengan pengusaha besar," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi D DPRD Medan Ahmad Arief mengungkapkan, pihaknya akan membahas perubahan peruntukan lahan seluas 23 ribu meter atas nama pemohon Handoko dalam pekan ini. Pihaknya tetap melakukan pembahasan meskipun proses hukum terkait dugaan penyalahan kewenangan yang ditangani Kejagung masih berjalan. [hta]