Fraksi PDI Perjuangan akan berusaha menghadang penggunaan hak interpelasi oleh dewan terkait kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.Anggota FPDIP DPR, TB Hasanuddin mengatakan, fraksi dan partainya akan mengintensifkan lobi dan memberi penjelasan tentang urgensi menaikkan harga BBM subsidi. Terlebih, tujuan menaikkan BBM bukanlah untuk menambah beban masyarakat, tetapi justru demi meningkatkan kesejahteraan rakyat keseluruhan.
"Sikap saya sendiri dan teman-teman-teman PDIP, tentu akan melakukan penjelasan dan lobi-lobi mengapa pemerintahan Jokowi harus menaikkan harga BBM. Tentu saja ada pertimbangan yang menitikberatkan pada program pembangunan untuk menunjang kesejahteraan rakyat di tahun-tahun mendatang," kata TB Hasanuddin di Jakarta (Senin, 24/11).
Dia mengakui bahwa penggunaan hak interpelasi memang dijamin undang-undang. Sesuai Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), penggunaan hak interpelasi minimal diusulkan oleh 25 anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda. Hasanuddin tak menepis anggapan bahwa syarat itu sangat mudah terpenuhi. Namun demikian, lanjutnya, konstelasi politik di DPR bisa saja berubah.
Yang pasti, kata Hasanuddin seperti dilansir JPNN, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pasti menolak usulan interpelasi. Kekuatan KIH untuk mementahkan usul interpelasi itu bisa ditambah oleh Fraksi Partai Demokrat.
"Dalam artian Demokrat tetap konsisten dengan sikap yang cukup minta penjelasan pemerintah di tingkat komisi melalui rapat kerja, maka hak interpelasi ini akan terpental dan gagal," tegasnya.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA