Kebijakan Pemerintah Jokowi yang menaikkan harga BBM membuat kehidupan sebagian besar kalangan warga khusunya di daerah berkembang semakin berat. Pasalnya tak hanya disertai kenaikan harga kebutuhan pokok, yang paling jelas tampak adalah ikut serta naiknya ongkos transportasi angkutan umum.Di Kota Medan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) pun menyambut kenaikan harga BBM dengan rencana kenaikan tarif.
Menanggapi hal itu, Direktur Sabang-Merauke Institute Abdullah Rasyid mengatakan, idealnya Pemerintah Jokowi terlebih dahulu membuat langkah-langkah antisipatif sebelum memutuskan menaikkan harga BBM.
"Kasihan melihat anak sekolah, ibu-ibu tua yang terlantar karena mogoknya angkot yang meminta kenaikan ongkos. Pemerintahan Jokowi tidak antisipasi hal ini, karena kompensasi yang diberikannya (lewat program Kartu Sakti, red) tidak termasuk para pemilik dan supir angkot," kata dia kepada MedanBagus.Com, Rabu (19/11).
Lelaki berkacamata ini juga mengatakan keputusan menaikkan harga BBM adalah sebuah langkah tergesa-gesa yang menimbulkan masalah baru bagi daerah yang sedang mengalami percepatan pembangunan seperti Medan.
"Tentu saja kenaikan BBM ini berdampak pada pembangunan. Pembangunan di kota-kota besar di daerah akan berjalan lambat karena Pemerintah pusat membuat kebijakan terburu-buru dan tanpa kajian mendalam." tandas bang Rasyid. [hta]
KOMENTAR ANDA