post image
KOMENTAR
Kebijakan menaikkan harga BBM sebagai keputusan yang sulit dan terpaksa diambil. Kenaikan harga BBM dipilih demi kesejehteraan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Harga BBM harus dinaikkan untuk keperluan ruang fiskal yang harus diperlebar agar lebih sehat, dan supaya anggaran negara lebih sehat dan bermanfaat bagi rakyat banyak.

Begitu antara lain alasan yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan menaikkan harga BBM yang dicatat mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Harga BBM yang diumumkan Jokowi pada Senin malam, 17 November naik sebesar Rp 2.000 per liter untuk jenis premiun dan Solar.

Tapi, kata Anas, alasan Jokowi tersebut sama dengan yang disampaikan pemerintahan SBY ketika menaikkan harga BBM. Anas menyampaikan hal itu dalam sebuah pernyataan yang ditulis tangan, diserahkan kepada penasihat hukum, kemudian diupload admin di akun twitter @anasurbaningrum, (Rabu, 19/11).

Selain itu, menurut Anas, masih banyak kesamaan antara Jokowi dan SBY dalam urusan kenaikan harga BBM. Keduanya sama-sama memakai terminologi mengalihkan subsidi, bukan menghapus subsidi. Agar subsidi lebih produktif. Jokowi dan SBY juga sama-sama membuat kompensasi berupa berupa paket pengamanan dan perlindungan sosial.

"Hanya istilahnya saja yang beda," ujar Anas.

Kesamaan lainnya, SBY dan Jokowi sama-sama dikritik dan ditentang oleh fraksi-fraksi oposisi di parlemen. Tekait kenaikan harga BBM, pemerintahan Jokowi mengangkat isu konversi energi agar tidak tergantung pada minyak semata. Isu yang sama diangkat juga oleh pemerintahan SBY. Selain itu, Jokowi dan SBY sama-sama didukung dan dipuji oleh pasar, investor dan para pengusaha. Ada yang menyebut sama-sama tunduk pada logika pasar. Jokowi dan SBY, sambung Anas, disambut dengan demo, terutama oleh kalangan mahasiswa dan buruh usai mengumumkan kenaikan harga BBM.

"Sama-sama segera didahului dan diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi adalah keniscayaan. Sama-sama melihat subsidi kepada rakyat sebagai kebaikan hati pemerintah dan sekaligus beban anggaran. Sama-sama dikritik tidak kreatif, ambil jalan pintas dan mau enaknya saja dengan menaikkan harga BBM," kata Anas yang sedang menjalani hukum penjara di Rutan KPK.

"Sama-sama menerima konsekuensi penurunan tingkat kesukaan publik. Konsekuensi kebijakan yang tidak populis. Sama-sama meyakinkan rakyat bahwa kebijakan ini justru baik dan memberi harapan-harapan baru yg menjanjikan," demikian Anas.[hta/rmol]

PHBS Sejak Dini, USU Berdayakan Siswa Bustan Tsamrotul Qolbis

Sebelumnya

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NELAYAN (KPPI) DALAM MENGATASI STUNTING DAN MODIFIKASI MAKANAN POMPOM BAKSO IKAN DAUN KELOR DI KELURAHAN BAGAN DELI

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Peristiwa