Warga Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sering menjadi sasaran empuk oknum kepolisian ketika melakukan perjalanan ke Kota Medan. Hal itu diketahui setelah kunjungan DPRK Propinsi NAD yang meminta saran dan masukan untuk peningkatan PAD mereka dengan DPRD Medan beberapa waktu lalu.Menurut salah seorang perwakilan DPRK, Jalalludin, warga Propinsi NAD yang mengendarai mobil plat BL sering menjadi "sasaran empuk" aparat kepolisian Kota Medan yang bertugas di lapangan. Hal itu lah yang menyebabkan keengganan warga NAD berkunjung ke Medan untuk berwisata maupun untuk berbelanja keperluan mereka.
Menanggapi hal itu, penasehat Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Al Farisi yang dikonfirmasi, Sabtu (15/11) mengatakan akan membicarakannya dengan Walikota Medan, Dzulmi Eldin dan Kapolresta Medan, Nico Afinta Karo Karo.
Menurut Al Farisi, hal itu harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan maupun Muspida lainnya. Sebab, kontribusi warga Aceh yang ada di Medan cukup besar, baik dari sisi perputaran ekonomi maupun hal sosial lainnya. "Apa yang disampaikan anggota DPRK itu merupakan representasi dari keresahan warga di Aceh. Itu harus kita sikapi," jelasnya.
Salman tidak menampik beredarnya informasi perlakuan diskriminasi aparat penegak hukum di lapangan, yang dilakukan oknum-oknum tertentu sehingga mengganggu kenyamanan. Namun dia menyakini baik aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara maupun Kepolisian Resort Kota Medan tidak melakukan hal seperti yang dikeluhkan.
"Apa yang terjadi di lapangan mungkin dilakukan oleh oknum-okum aparat. Kita sangat yakin apa yang dilakukan terkait kendaraan asal Aceh adalah demi kenyamanan dan keamanan semua warga Negara," pungkasnya. [hta]
KOMENTAR ANDA