Aksi penyanderaan mobil plat merah milik pemerintah yang kerap dilakukan oleh pengunjuk rasa yang menolak kenaikan BBM sepertinya tidak menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan. Hal ini tercermin dari komentar ketus Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri saat ditanya mengenai upaya Pemko Medan meminimalisir potensi PNS menjadi korban penyanderaan akibat menggunakan mobil dinas saat melintasi titik aksi unjuk rasa."Nggak ada, nggak ada kebijakan, biasa aja," katanya usai menghadiri HUT Brimob di Mako Brimobdasu, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Jum'at (14/11/2014).
Diketahui, mobil dinas dengan plat merah kerap menjadi sasaran penyanderaan oleh massa pengunjuk rasa saat menolak kenaikan BBM. Aksi ini kerap mereka lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Tidak jarang PNS yang mengemudikannya diminta turun dan ditahan hingga beberapa saat, sehingga dapat mengganggu pekerjaannya.[rgu]
KOMENTAR ANDA