Banyak alasan yang realistis agar realisasi tiga kartu sakti Presiden Jokowi, Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), ditunda dulu.Pertama, belum jelas dari mana anggarannya. Selanjutnya belum berkoordinasi dengan DPR RI, dan belum jelas dasar hukumnya.
"Kami meminta hendaknya Jokowi menunda seraya memperbaiki sistem, melakukan validitas data penerima agar tepat sasaran, serta memperjelas legitimasi hukumnya," kata Koordinator Presidium Forum Mahasiswa Aktivis Pemerhati Hukum dan Demokrasi Indonesia (Formakpi) Andi Awal Mangantarang dalam keterangannya, Senin (10/11/2014).
Andi berharap, program kartu ini juga mengedepankan transparansi.
"Saya rasa kalau benar dan transparansi serta tepat sasaran untuk rakyat kecil, kritikan sekeras apapun tak masalah," tandasnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA