Pihak pemerintah terus memberikan klarifikasi terkait program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo Senin lalu.Kini giliran Stafsus Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan, Dolfie Palit, yang memberikan keterangan untuk meluruskan kesimpangsiuran soal pendanaan kartu KIS, KIP dan KKS tersebut.
Untuk KIS, dia menjelaskan, dalam APBN 2014 Pemerintahan SBY membantu iuran (Penerima Bantuan Iuran ) BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu agar memperoleh JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Pesertanya, 86,4 juta penduduk.
"KIS menyempurnakan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan," ungkapnya.
Penyempurnaan melalui program KIS yaitu, peserta lebih luas yang menjangkau gelandangan, masyarakat di panti sosial, dan bayi yang baru lahir. "Manfaat diperluas tidak hanya pelayanan pengobatan tetapi juga pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitasi," ungkapnya.
Dalam program jangka pendek, November-Desember, Pemerintahan Jokowi akan membagikan kartu KIS kepada 4,4 juta peserta PBI BPJS Kesehatan. Anggaran cetak kartu dan operasional BPJS sedangkan pengiriman kartu oleh APBNP 2014.
Sementara program KIP, dalam APBN 2014 terdapat program BSM (bantuan siswa miskin) untuk 11,1 juta siswa dengan anggaran kurang lebih Rp 6 triliun. BSM diberikan kepada anak yang bersekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. "KIP mengganti program BSM," tegasnya.
Manfaat KIP bantuan diberikan kepada anak usia sekolah pada keluarga tidak mampu, yang bersekolah maupun tidak bersekolah. Termasuk sekolah formal dan non formal. Yang terpenting anak usia sekolah. Jumlah perkiraan mencapai 24 juta, yang masih di verifikasi.
Manfaat lainnya, KIP menjamin keberlanjutan anak bersekolah dari SD, SMP, dan SMA. "Program jangka pendek Pemerintahan Jokowi akan membagikan KIP kepada 152 ribuan lebih anak. Anggaran: cetak kartu dan operasional dari APBNP 2014," tandasnya.
Sementara itu, terkait KKS, dia menambahkan, selama ini sudah ada program KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu. KPS ini digunakan untuk mendapatkan BLSM saat kenaikan harga BBM.
Pada masa Jokowi, KPS tersebut diperluas manfaatnya lewat KKS. Yaitu sebagai rekening yang dapat digunakan tidak hanya untuk penyaluran dana kompensasi tetapi juga untuk penyaluran bantuan lain seperti bantuan pupuk, subsidi solar untuk nelayan, dan lain sebagainya.
"Program jangka pendek Pemerintahan Jokowi akan membagikan KKS kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu dana Rp 200.000/bulan selama 2 bulan. Pembagian dana tersebut dilakukab dengan 2 cara: 14,5 juta keluarga dengan giro pos, 1 juta keluarga menggunakan sim card yang berfungsi sebagai rekening (E-money). Anggaran: APBNP 2014 pos Cadangan Perlindungan Sosial," demikian Dolfie yang juga politikus PDIP ini. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA