Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan soal anggaran untuk menyelenggarakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS).Ekonom senior Indonesia DR. Rizal Ramli mengatakan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Dengan begitu ada lembaga instrumen yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belakangan diganti terminologinya dengan KIS," ujarnya kepada rmol.co, usai menghadiri sebuah diskusi di bilangan Tebet, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Namun begitu, Rizal Ramli mengakui bahwa dalam pelaksanaannya program BPJS masih menemui sejumlah kendala di lapangan. Persoalan-persoalan ini terkait ketidaksungguhan rezim SBY menggelontorkan anggaran untuk menjamin kehidupan rakyatnya.
Karenanya, dia meminta agar pemerintahan Jokowi dapat meningkatkan alokasi anggaran bagi penyelenggaraan program KIS apabila program tersebut diinginkan dapat berjalan dengan baik melampaui BPJS. Salah satu caranya dengan memasukkan ke dalam APBN-Perubahan 2015.
"Fundingnya belum tentu cukup karena SBY ini pelit. Jadi, Jokowi harus hati-hati, Jokowi harus lebih dulu meningkatkan fundingnya," tegas Rizal yang juga Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA